Budaya & Adat · Sen, 22 Jul · 2 mnt baca

Warga Miskin Banyak Tak Dapat

IMANUEL SITEPU. LUBUKPAKAM. Entah siapa sebenarnya yang bertanggungjawab terhadap warga miskin yang tidak mendapat BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyaraka…

IMANUEL SITEPU. LUBUKPAKAM. Entah siapa sebenarnya yang bertanggungjawab terhadap warga miskin yang tidak mendapat BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat). Di berbagai daerah, banyak warga melakukan aksi protes. Aparat pemerintah mulai dari kepala dusun, kepala lingkungan, kepala desa, lurah hingga camat dituding sebagai biang keladinya. Namun, para aparat pemerintahan ini juga menampik tudingan tersebut.

Menurut mereka, aparat ini tidak dilibatkan dalam pendataan warga miskin sehingga data miskin tidak akurat. Camat juga mengaku menyesalkan pembagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang banyak tidak tepat sasaran. Sementara, warga miskin memprotes pemerintah yang dipandang bertindak pilih kasih. Mirisnya, kekecewaan warga miskin ini tidak pernah tersalur.

Seperti pengakuan beberapa warga Desa Kwala Laubicik (Kecamatan Kutalimbaru). Mereka menyatakan akan melakukan demo ke Kantor Camat setempat mempertanyakan mengapa mereka tidak terdaftar sebagai penerima BLSM.

“Kami akan demo ke kantor Camat karena kami tidak terdaftar sebagai penerima BLSM. Kami ini siapa rupanya maka tidak didaftar lagi sebagai warga miskin dengan tidak diberikannya Kartu Perlindungan Sosial sebagai syarat untuk mendapatkan BLSM?” Kata beberapa warga di sana.

Alasan yang disampaikan salah satu warga bernama Kasmanto (52) lebih menyedihkan.

“Ibu saya saja tidak terdaftar meski dia sudah berumur 83 tahun. Bekerjapun tidak sanggup lagi, juga tidak memiliki sawah ladang sebagai tempat bertani. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya harus kami yang menanggung. Padahal kami anak-anaknyapun mencari nafkah sebagai buruh tani yang mencari upahan ke ladang orang,” aku Kasmanto sedih.

Beberapa warga lainnya di Kutalimbaru malah menganggap BLSM sebagai bumerang. Menurut warga tadi, taraf kehidupan mereka jauh di bawah dari taraf kehidupan beberapa orang diantara yang mendapat BLSM.

“Saya tidak mengada-ngada. Kalau dicek dengan sebenarnya pada saat pendataan, akan diketahui perbedaan taraf ekonomi kami dengan beberapa orang yang sudah menerima BLSM. Jelas akibat pembagian BLSM tidak sesuai dan terkesan pilih kasih, akan memberatkan bagi kepala desa. Kami berharap, kalau kepala desa mengharapkan dukungan kepada warga untuk membangun desa misalnya melalui swadaya gotongroyong, agar memintanya saja kepada warga yang mendapat BLSM. Dengan cara seperti ini, jelas akan terjadi kecemburuan sosial. Kalau tadinya tidak ada BLSM atau sebelumnya BLT, kemungkinan kami tidak berharap banyak dari pemerintah. Tapi karena diberikan pula yang namanya BLSM, dis itulah mulai terjadi kecemburuan sosial. Penyebabnya karena pemerintah bertindak pilih kasih. Ada warga yang taraf hidupnya lebih mapan tapi dia mendapat BLSM. Sedangkan ada yang hidupnya betul-betul susah malah tidak mendapat BLSM,” ujar warga tadi dengan memelas.