Ekonomi · Hukum · Kolom · Jum, 25 Des · 3 mnt baca

Kolom M.u. Ginting: Neolib Tak

Setelah gagalnya PENGALIHAN ISU Ketua DPR Setnov, sampai detik ini semua usaha perpanjangan kontrak perusahaan neolib Freeport masih dalam tingkat damai. Pen…

Setelah gagalnya PENGALIHAN ISU Ketua DPR Setnov, sampai detik ini semua usaha perpanjangan kontrak perusahaan neolib Freeport masih dalam tingkat damai. Pengalihan isu Setnov juga boleh dikatakan ’damai’ karena tak terjadi sengketa berdarah dari kasus itu. Tetapi, tak boleh lupa kalau perusahaan petambangan mineral nilai mahal termasuk emas adalah salah satu urat nadi neolib. Duit yang didapat dari pertambangan ini tak boleh terganggu dan, untuk itu, cara apapun akan dihalalkan.

Duit sudah mengalir seprerti sungai selama setengah abad, mengapa sekarang harus dihentikan aliran duit itu.

Ahli ekonomi dan peneliti neolib Peter Koenig bilang: “ Mining is one of the globe’s dirtiest, most socially destabilizing and environmentally destructive industries. But it serves the neoliberal advancement towards world domination.”

Jelaslah bahwa aliran duit Freeport Papua adalah salah satu urat nadi menuju doktrin utama neolib yaitu ‘world domination’. Di sini berlaku sirkulasi utama ‘duit-power-duit’. Tambah duit untuk tambah power, tambah power untuk tambah duit. Lingkaran setan lainnya seperti dikatakan oleh Peter Koenig ialah “ A never ending cycle of murderous profit making . The epitome of neoliberal doctrine” .

Sirkulasi satu ini tentu bisa dibikin pakai ISIS dengan duitnya yang sedang mengalir seprti sungai ke tangan kepala proyek ISIS (neolib), atau cara apa saja yang lain, bisa juga seperti ‘demi kemerdekaan Papua’, karena aliran duit Freeport Papua juga tak kalah dengan aliran duit minyak ISIS. Aliran duit minyak ISIS bisa diduga besarnya, tetapi aliran duit emas Papua tak ada yang tahu karena digelapkan selama setengah abad.

Juga tak ada yang tahu mineral apa saja yang dikeruk dari sana selain yang katanya emas, karena yang mengerti hanya neolib Freeport. Selama setengah abad itu tak pernah juga diberi tahu kepada pemerintahan neolib Soeharto. Atau, apakah dia memang diberi tahu?

Dalam usaha mencapai tujuannya, neolib sepertinya memakai formula Kissinger: “Who controls the food supply controls the people; who controls the energy can control whole continents; who controls money can control the world .”

Jadi, kekuasaan dalam 3 soal penting ini (food, energy, money ) dan terutama money ini yang betul-betul telah melahirkan lingkaran setan yang tak berkesudahan: money-power-money atau duit-kekuasaan-duit dan " A never ending cycle of murderous profit making" .

Yang terakhir ini, juga terkenal karena telah mendatangkan ratusan juta korban manusia (dua perang dunia) dan perang demi duit yang masih terus sampai sekarang yang dilaksanakan oleh neolib. Berapa korban di Indonesia sejak kekuasaan pindah ke tangan neolib begitu Soekarno disingkirkan, berapa korban ISIS atau korban rakyat Palestina demi kemerdekaan. //

” We must return to our roots, recognizing where and why we failed to diagnose the beast, ” kata Peter Koenig.

Setuju sepenuhnya, Pak Peter! Sekarang kita sudah mengerti diagnose the beast itu. Mari bertindak. "Revolusi mental!" kata presiden Jokowi.

Setelah pengalihan isu Setnov gagal dan bahkan merugikan neolib karena lebih membongkar sejarah neolib Freeport Papua ini, sekarang masih harus diusahakan cara lain, ‘mendekati’ gubernur Papua. Tadinya dengan usaha mendekati ketua DPR. Kocok punya kocok, malah ketua DPR Setnov terpaksa mundur, sedangkan nasib perpanjangan kontrak Freeport masih di ujung tanduk juga.

Sekarang, tibalah giliran mendekati gubernur Papua, yang memang salah satu ‘target’ yang harus dicoba juga, siapa tahu. . . “ meski segala hal tentang Freeport lebih banyak diurus ke pemerintah pusat” . Tak perlulah susah payah menerka ada udang di balik batu, karena satu hal yang pasti ialah tak mungkin ada perpenjangan kontrak Freeport tanpa persetujuan pusat.

Tetapi, kalau bisa memanfaatkan gubernur Papua sebagai teman memperpanjang kontrak, tentu harus dimanfaatkan juga. Kita tentu tak mengharapkan nantinya gubernur Papua mengalami nasib seperti ketua DPR pula. //