Ekonomi · Kolom · Rab, 28 Sep · 2 mnt baca

Kolom M.u. Ginting: Amnesti Pajak Dan Aliran

"Harus ada reformasi bidang perpajakan kita, harus dimulai sistem pelayanan, sistem administrasi semuanya harus dimulai," ujar Presiden Jokowi di Kantor Mady…

Kolom M.u. Ginting: Amnesti Pajak Dan Aliran

"Harus ada reformasi bidang perpajakan kita, harus dimulai sistem pelayanan, sistem administrasi semuanya harus dimulai," ujar Presiden Jokowi di Kantor Madya Pajak Gambir, Jakarta sebagaimana diberitakan oleh merdeka.com hari ini [ Rabu 28/9].

Presiden Jokowi punya harapan positif dalam proses dan perjalanan Tax Amnesty yang telah bikin aliran duit dolar ke Indonesia (selain aliran tambahan utang dolar tentunya, yang juga banyak). Bagi pemilik duit, pastilah ada dorongan tertentu untuk pindahkan uangnya ke Indonesia, artinya dorongan keuntungan. Walau sedikit sajapun keuntungannya, tentu mereka akan laksanakan. Misalnya bunga uang jauh lebih besar di Indonesia dibandingkan di LN yang tak ada bunganya sama sekali. Hitung-hitung pajaknya jadi sedikit karena 'diampuni' atau amnesty itu. Tambah lagi nilai tukar dolar ke rupiah yang sangat tinggi. Apalagi kalau ada kesempatan bisa investasi di Indonesia (diharapkan perubahan keringanan syarat investasi tentunya, tak banyak ulah pejabat, dsb) daripada uangnya diam di LN tak ada bunganya juga.

Jadi, dalam soal duit dan bisnis, ya untung rugi itulah yang menentukan arah mengalirnya uang. Tetapi, bagi masyarakat atau ekonomi masyarakat, aliran uang selalu bikin perubahan, positif maupun negatif. Tetapi, jelas akan membawa perubahan. Perubahan inilah selalu yang dibutuhkan dalam perkembangan ekonomi dan perkembangan masyarakat secara umum.

Reformasi di bidang perpajakan paling penting ialah transparansi. Karena institusi pajak adalah salah satu dari 3 institusi tertutup di Indonesia (juga seluruh dunia) yaitu institusi pajak, bank, dan polisi .

Ketiga institusi ini selalu kerjasama dan harus kerjasama saling menutupi. Soalnya, kalau ada korupsi di pajak, polisi sering harus melindungi (ingat kasus Gayus beberapa perwira polisi tersangkut), dan bank harus menutupi transaksinya. Kalau salah satu diantara mereka ini transparan, ketiganya buyar dalam korupsi tertentu itu.

Ketika masih Gubernur DKI, Jokowi pernah bilang bahwa 'transparansi birokrasi cegah korupsi". Betul sekali memang, sudah jelas bagi semua kita bahwa kegelapan adalah cara menutupi segala macam aib. Dan, aib itu sudah merajalela, sudah hampir berdominasi dalam kehidupan manusia sekarang. Tak ada senjata canggih yang masih manusiawi yang bisa menghilangkan. Satu-satunya harapan bagi manusia dunia untuk bisa kembali ke KEMANUSIAAN ialah dengan transparansi.

Bagi survival satu negara atau satu nation, keterbukaan dalam semua. institusi publik dan pejabat publik satu negara, terutama 3 institusi ini, pajak, bank, polisi, itulah yang banyak menentukan.