Kolom · Min, 28 Agu · 2 mnt baca

Kolom M.u. Ginting: Haluan

Betul memang harus ada patokan tertentu agar ” pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah ke depannya akan lebih terukur dan terencana dengan matang”. Uk…

Betul memang harus ada patokan tertentu agar ” pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah ke depannya akan lebih terukur dan terencana dengan matang”. Ukurannya tentu melihat dari 2 kepentingan; yaitu kepentingan nasional atau kepentingan modal luar neolib. Contohnya SDA selalu bisa dianalisa siapa yang lebih diuntungkan dari ukuran 2 kepentingan ini. Seperti izin export konsentrat Freeport jelas menguntungkan siapa. Sedihnya lagi ialah siapa yang mengeluarkan izin export itu sampai tahun depan, tak ada keterus-terangan! Kalau digelapkan inilah politik neoliberal, semua serba ditutupi.

Kegelapan itu tandanya dominasi neoliberal dalam politik ekonomi/ keuangan Indonesia sekarang ini.

Semua di atas meja dan semua boleh aktif menganalisa – itulah KETERBUKAAN DAN PARTISIPASI PUBLIK, itulah ciri abad ini, itulah REFORMASI sesungguhnya. Neoliberal adalah jagoan KEGELAPAN. Ingat ini. Kita masih ingat Blok Masela, mau dibikin di tengah laut tanpa diumumkan sama publik. Freeport Papua yang gelap selama 50 tahun!

Dilemanya[/one_fourth]

Ketika dulu ada perumusan ’Haluan Negara’, MPR adalah kekuasaan tertinggi dan juga pengangkat Presiden RI. Sekarang presiden dipilih rakyat. MPR sepertinya tak berfungsi lagi, atau tak didengarkan. Kan cukup dengan DPR sebagai perwakilan rakyat. Bagusnya mungkin ialah dari MPR itu coba jelaskan sendiri Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan bentangkan ke hadapan rakyat banyak sebagai usul saja dulu biar publik bisa menilai dan akan bisa menentukan kalau memang bagus.

Partai politik yang masih inginkan Haluan Negara itu hanya PDIP. Yang lainnya ogah saja.

Jokowi bikin Nawa Cita sebagai haluan pembangunannya dan kepemimpinannya yang pada dasarnya dikembangkan dari Trisakti Soekarno. Tetapi, Nawa Cita maupun Trisakti tidak mampu melihat atau mengawasi adanya creeping coup d'état dari luar (neoliberal) sehingga mengganggu program pembangunan Nawa Cita itu sendiri. Yang berlaku sekarang ini ialah program neoliberal dalam perjuangan besar antara kepentingan nasional atau kepentingan neolibera (kepentingan luar).

Contoh yang sangat nyata seperti saya sebutkan diatas yaitu PERPANJANGAN IZIN EXPORT konsetrat Freeport masih gelap tetapi exportnya sudah jalan. Siapa yang diuntungkan?