Berita terkini · Hukum · Kolom · Jum, 21 Okt · 2 mnt baca

Kolom M.u. Ginting: Perlahan Tapi

Kuasa hukum Gatot Brajamusti, Ahmad Rifai, sempat mengatakan soal identitas bandar besar yang selama ini memasok narkoba ke kliennya, dan juga akan memberika…

Kuasa hukum Gatot Brajamusti, Ahmad Rifai, sempat mengatakan soal identitas bandar besar yang selama ini memasok narkoba ke kliennya, dan juga akan memberikan daftar jaringan perdagangan manusia (human trafficking) yang ada di lingkaran Gatot. Wow !

Terlihat semakin banyak informasi positif bagi rakyat negeri ini dalam soal-soal yang sangat penting seperti bandar besar narkoba dan jaringan perdagangan manusia. Ini merupakan berita menggembirakan bagi rakyat negeri ini yang sudah begitu lama di bawah pengaruh sangat negatif karena dua soal di atas itu.

Perlahan tetapi pasti, pemerintahan Jokowi bisa bikin banyak yang positif dan memberikan harapan bagi rakyat Indonesia. Berlainan 'sedikit' dengan gonggongan pihak oposisi yang menganggap kabinet kang Joko ini tak bikin apa-apa.

Korupsi juga semakin banyak yang terbongkar, terorisme semakin tak ditakuti dan ditumpas saja, berlainan dengan Perancis Hollande yang takut sama teroris. Infrastruktur sudah banyak yang dimulai dan dibangun. Pencuri ikan sudah banyak yang dicegah, pungli sedang ditangani dengan serius oleh Polri, dan oleh pejabat di banyak tingkat mulai menyesuaikan diri bikin sesuatu dalam korupsi maupun pungli.

Tetapi, tidak salah juga kalau pihak oposisi bisa menunjukkan semua yang tak beres dalam Kabinet Jokowi, untuk diperbaiki. Oposisi bisa melihat lebih jelas memang apa yang tidak betul dalam satu kabinet/ supaya bisa pemerintahan yang berkuasa melihatnya. Itulah jasanya oposisi dalam satu negara demokratis seperti Indonesia. Soal politik oposisi ini berlaku begitu seluruh dunia. Tujuan utamanya tentu politis dan kekuasaan, artinya supaya dalam pemilihan berikutnya bisa pindah kekuasaannya ke tangan oposisi. Ini bukan rahasia.

Berlainan sedikit dengan di Barat atau khususnya AS dimana ada 'double government' atau 'deep state'. Selain pemerintahan/ presiden yang dipilih di Pilpres, di belakangnya sudah ada pemerintahan yang sesungguhnya tak tergantung siapapun yang terpilih jadi presiden atau dari partai mana saja (D atau R).

Seorang profesor dari Tufts University Michael Glennon bilang dalam Pilpres AS: " Vote all you want. The secret government won’t change. The people we elect aren’t the ones calling the shots."

Jadi, di AS sangat berlainan dengan Indonesia, kalau kita pilih Prabowo dialah yang memerintah, kalau pilih Jokowi dialah yang kasih instruksi. Di Indonesia tidak ada atau belum ada 'deep state' atau 'double government'. Sedikit mungkin beda dengan pemerintahan Soeharto yang langsung di bawah naungan neolib internasional karena dia tidak diangkat atau dipilih oleh rakyat Indonesia dalam Pilpres biasa yang demokratis.