Kolom W. Wisnu Aji: Fenomena Ahok Dan Lemahnya Dialog — Sorasirulo
← Beranda
Kolom · · 3 mnt baca

Kolom W. Wisnu Aji: Fenomena Ahok Dan Lemahnya Dialog

Sekitar seminggu ini energi bangsa tersedot dengan munculnya "dugaan penistaan agama" yang dilakukan Ahok, fenomena yang awalnya biasa saja menjadi heboh set…

Kolom W. Wisnu Aji: Fenomena Ahok Dan Lemahnya Dialog

Sekitar seminggu ini energi bangsa tersedot dengan munculnya "dugaan penistaan agama" yang dilakukan Ahok, fenomena yang awalnya biasa saja menjadi heboh setelah ada upaya provokasi lewat media sosial terhadap pernyataan Ahok. Ahok dipersepsikan melakukan penistaan agama saat berpidato di Pulau Seribu. Kehebohan fenomena tersebut mungkinkah disebabkan oleh lemahnya dialog antar agama saat ini dalam mencari solusi masalah tersebut?

Ibarat nasi sudah menjadi bubur, yang awalnya seminggu setelah pernyataan Ahok direspon biasa saja oleh publik, setelah ada bahasa bahasa propaganda lewat media sosial membuat viral heboh yang bikin energi bangsa tersedot di sana.

Fenomena Ahok yang awal tujuannya mengedukasi publik Jakarta dalam menentukan pilihan politik di Pilkada DKI 2017, akhirnya terjadi pemelintiran makna pasca propaganda massif dilakukan.Seolah olah dipersepsikan ke publik bahwa ahok melakukan penistaan agama melalui pemelintiran ayat Al Maidah 51 yang dianggap menghina Al Quran dan Islam. Momentum Pilkada DKI yang merupakan etalase nasional ketika perguliran issue yang dihembuskan terhadap pasangan calon pasti akan menjadi sorotan bagi publik secara nasional terutama respon di media sosial. Maka ketika fenomena Ahok mencuat akan muncul berbagai respon dan kepentingan terhadap kondisi yang dihadapi Ahok sebagai calon incumbent oleh kelompok lawan politiknya yang selalu mendengung-dengungkan gerakan asal bukan Ahok karena Ahok dianggap fenomenal dan kontroversial bagi publik Jakarta.

Fenomena Ahok seolah menjadi seksi untuk dibenturkan karena berkaitan dengan issue sensitif agama yang merupakan agama mayoritas rakyat Indonesia. Penggorengan issue agama akan mudah tersulut di setiap momen Pilkada bahkan Pilpres.

Agama yang seharusnya diletakkan sebagai katalisator terhadap produktivitas demokrasi seolah menjadi alat yang super seksi untuk membenturkan berbagai kepentingan meraih kekuasaan dalam Pilkada. Begitu resistensinya issue agama membuat kita merenung lebih jauh, mungkinkah ini dikarenakan lemahnya dialog antar agama, ataukah kita memang terdoktrin oleh kepentingan primordial masing-masing agama dalam eksistensinya di negara Pancasila?

Kalau kita merujuk konsepsi Samuel Huntington dalam bukunya "Benturan Antar Peradaban", diramalkan akan terjadi benturan atau pertarungan antar idiologi dan agama dalam perebutan eksistensi di era penuh persaingan, Mungkinkah fenomena Ahok termasuk di dalam ramalan tersebut?

Maka, menyikapi fenomena tersebut, diperlukan solusi permanen untuk menuntaskan persoalan-persoalan prinsipil dalam membangun eksistensi agama.

Dalam konteks tersebut, diperlukan intensitas kembali dialog antar agama yang mampu meredam kegalauan dan pengkotakan sekat agama dalam bingkai negara Pancasila. Persoalan-persoalan prinsipil yang dapat jadi alat benturan antar agama harus mampu terkomunikasikan secara massif, sehingga agama tidak jadi alat penyulut benturan tapi agama harus jadi sarana produktif membangun demokrasi yang berperadaban.

Agama harus mampu menjadi katalisator dalam perjuangan nilai kemanusiaan berkeadilan di era demokrasi, dan agama harus menjadi contoh penguat iklim demokrasi di negara Pancasila.

Mari, demi suksesnya peradaban demokrasi di Pilkada 2017, sudah saatnya menurunkan egosentris primordial agama untuk bisa saling dialog menguatkan agama sebagai kepentingan sarana membangun produktifitas demokrasi berperadaban. Sudah saatnya fenomena Ahok dijadikan refleksi bersama untuk penguatan sistem demokrasi berperadaban sekaligus untuk menguji kesaktian Pancasila, sehingga mampu jadi contoh nyata dalam membangun sistem negara demokrasi demi kepentingan kemajuan bangsa ke depannya.

Mari kembalikan tujuan kontestasi Pilkada DKI tanpa issue SARA. Sudah saatnya mentradisikan Pilkada sebagai sarana perang gagasan dan perang program sehingga publik mampu memilih pemimpinnya yang terbaik bukan bermodal tampang doang sehingga dapat berdampak positif bagi kemajuan produktivitas suatu wilayah dan berdampak bagi kemajuan negeri dalam balutan sistem demokrasi yang modern dan berperadaban.

JADILAH PEMILIH YANG RASIONAL DALAM PILKADA ,JANGAN MELAKUKAN PEMBUSUKAN DEMOKRASI DI NEGARA PANCASILA

# SalamPencerahan

Salam hormat kami dan dipublikasikan oleh : CENTER STUDY REPUBLIC ENLIGHTMENT FOR PROGESSIF MOVEMENT (CS REFORM )