Kolom Panji Asmoro: Duka Surabaya Duka Semua — Sorasirulo
← Beranda
Hukum · Kolom · · 3 mnt baca

Kolom Panji Asmoro: Duka Surabaya Duka Semua

Saya tengah membuat sebuah tulisan bertema cinta Tanah Air. Ketika pas online, saya melihat Penanggulangn Krisis Facebook merilis kejadian ledakan bom di 3 g…

Saya tengah membuat sebuah tulisan bertema cinta Tanah Air. Ketika pas online, saya melihat Penanggulangn Krisis Facebook merilis kejadian ledakan bom di 3 gereja Surabaya. Ada 19 teman saya di Facebook yang di dentifikasi oleh Facebook berada di area kejadian.

6 orang telah menandai dirinya sebagai selamat dan saya berharap yang lainnya juga selamat.

Kembali sejenak ke tragedi di Mako Brimob Kelapa Dua. Pada saat peristiwa itu masih jadi breaking news di stasiun tv swasta nasional, saya langsung ‘menjelajah’ ke situs-situs radikal yang ada di luar negeri. Dari situlah saya mendapat foto dan video mengerikan yang dibarengi dengan komentar-komentar suka cita dan dukungan untuk menyemangati ‘perjuangan’ saudara-saudara sepaham dengan mereka di Indonesia, termasuk ikut berkomentar orang dari Indonesia sendiri.

Grafis kejam tersebut sudah saya simpan dan justru lebih dulu saya dapat dari situs di luar negeri ketimbang dari situs dalam negeri atau dari pengguna media sosial di Tanah Air.

Ini sebenarnya masih menjadi ganjalan pertanyaan bagi saya, “Kenapa bisa begitu cepat mereka yang di luar sana terkoneksi dengan aksi teror di Tanah Air”?

Saya memang tidak mau membagikan konten-konten berdarah yang saya dapat itu di akun saya. Dan dari media online barusan saya baca Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga menghimbau agar pengguna Medsos tidak membagi foto-foto korban-korban ledakan bom Surabaya di jejaring sosialnya.

Peristiwa bom Surabaya jelas menambah keprihatinan yang makin mendalam bagi saya. Kemarin saudara saya sesama muslim yang sekaligus aparat kepolisian menjaid korban, sekarang saudara setanah air jadi korbannya. Sementara, di satu sisi, para pembela teroris terus meminta agar para pelaku teror yang tertangkap diperlakukan secara manusiawi dan pemerintah tidak boleh melanggar HAM.