Sudah 3 atau 4 tahun belakangan ini, menjelang puasa atau lebaran, berita soal kenaikan harga absen dari TV. Emak-emak jadi lebih rajin mengikuti berita demo ketimbang mengeluhkan harga di pasar. Makanya, kalau sekarang emak-emak berkerudung panjang banyak yang ngaco di jalan, mungkin salah satunya karena dia udah gak terlalu pusing mikirin belanja lebaran.
“Hellow bunda, harga bahan makanan di pasar gak ada yang naik, kan? Jadi bisa, dong, duit THR buat order cream muka impor dari Bangladesh. Ditunggu, ya,” begitu saya baca status teman yang jualan online, memanfaatkan suasana pasar yang anteng.
Iya sih, 2 minggu lalu memang terdengar harga bawang putih dan bawang merah agak merangkak naik, tetapi sekarang sudah normal lagi. Bawang putih dan bawang merah kini sudah berdamai dengan emak-emak di dapur.
Data BI menampilkan, minggu ke empat Mei 2019 inflasi hanya 0,47% secara bulanan (month to month). Kalau dibandingkan secara tahunan (year on year), angka inflasinya hanya 3,1%. Menurut Gubernur BI, angka saat ini merupakan inflasi terendah pada Bulan Ramadhan selama 3 tahun terakhir,
Saya gak mau ngomong soal angka-angka makro ekonomi yang bikin jidat berkerut –bukan menghitam. Tapi begini. Inflasi adalah indikator kenaikan harga rata-rata. Jika inflasi rendah, artinya harga-harga stabil. Jika inflasi tinggi, harga meroket. Meski memasuki bulan dengan kadar konsumsi tinggi (Ramadhan dan Lebaran) tetapi ternyata pemerintah berhasil menjaga harga bahan pokok.
Padahal, jika mengikuti hukum demand-supply (ceilee, gayanya pakai bahasa anak kuliahan) ketika permintaan tinggi harga akan cenderung terkerek. Itu hukum ekonomi biasa. Nah, sekarang ini permintaan lagi tinggi-tingginya tetapi toh, harga tetap anteng.
Begini, Bunda. Harga bahan pokok di pasar sekarang masih stabil bukan karena pedagang sedang giat beramal jariyah. Bukan juga disebabkan kerena demo di Bawaslu yang rusuh.
Stabilnya harga karena semua faktor pembentuknya bisa dikontrol. Mulai dari ketersediaan stok, jalur distribusi, perilaku agen, sampai pengelolaan permintaan. Bukan ujug-ujug rapih sendiri. Siapa yang melakukan? Pemerintah, Bunda. Pemerintah. Bukan Habib Rizieq.
Coba Bunda lihat, sejak 4 tahun belakangan ini mafia pangan diberantas. Polisi rajin membongkar gudang para penimbun bahan makanan. Dulu pola-pola penimbunan begini sering dilakukan para mafia agar harga dagangannya melonjak. Sekarang, coba aja jajal. Bakal disikat habis. Yang ada masuk penjara.
“Kayak Mustofa Nahra, ya?”
“Nah, tuh Bunda tahu. Meski kasusnya beda, tapi sama-sama dipenjara juga, sih. Sama-sama pakai baju oranye.”
Sepertinya sejak Jokowi naik jadi Presiden, ia sangat konsen dengan harga kebutuhan pokok ini. Dia bukan hanya fokus bagaimana meningkatkan pendapatan rakyat. Tetapi juga memperhatikan sisi pengeluarannya, khususnya pengeluaran untuk konsumsi bahan makanan.
Bagi rakyat, percuma pendapatan naik kalau pengeluaran naiknya lebih tinggi. Bagi rakyat yang terpenting THR tidak defisit. Iya, kan Bun?
“Iya, mestinya jangan mikir harga beras, daging, bumbu dapur, dan ketupat doang, dong. Jokowi pikirin juga ongkos demo, harga cream muka, tarif salon. Termasuk harga mukena buatan Syahrini dan harga jilbab syari artis yang baru hijrah,” teriak Bunda-bunda yang hobi demontrasi di jalanan.
Tapi biarin saja. Kita gak usah bahas Bunda yang kelakuannya seperti itu. Biar mereka jadi urusannya Panda. Biar direjeng sekalian.
Kita kembali ke topik inflasi lagi.
Bunda masih ingat debat Capres 5 tahun lalu? Jokowi menanyakan kepada Prabowo soal bagaimana meningkatkan fungsi TPID. Saya ingat. Dulu ketika acara itu, nonton bersama beberapa orang di warung Indomie. Saya juga ingat jawaban Prabowo.
“TPID apa, ya? Tolong diterangkat maksud pertanyaannya,” jawab Prabowo ketika itu. Agak gelapagan. Dia kaget, orang yang biasa bicara soal bocor, bocor, bocor, kok malah ditanyakan TPID?
Seorang di sebelah saya, yang sedang makan mie goreng berbisik pada teman di sebelahnya. “TPID itu sekolahannya PKS kali, ya?”
‘Kalau sekolahnya PKS sih, namanya SDIT. Beda dengan TPID, dong,” jawab temannya.
TPID adalah tim pengendali inflasi daerah. Inilah salah sqtu fungsi penting bagaimana pemerintahan daerah mampu mengendalikan inflasi. Agar mereka bisa menjaga harga kebutuhan pokok di daerahnya tidak seperti roller coaster.
Nah, sejak jadi Walikota dan Gubernur, sepertinya isi kepala Jokowi memang bagaimana meningkatkan kualitas hidup rakyat. Ia berfikir keras bagaimana memfungsikan semua elemen pemerintahan agar pasar bisa bergerak efisien. Bukan hanya dikuasai para mafia, tengkulak dan penimbun bahan makanan. Di sinilah peran penting pemerintah. Bahkan kalau perlu kerahkan polisi.
Pasar tidak bisa diserahkan secara bebas, khususnya untuk harga bahan pokok. Kalau harga mukena Syahrini bisa mencapai Rp 3,5 juta selembar, itu bukan barang kebutuhan pokok.
Itu juga kabarnya baru mukena kelas ekonomi. Coba sesekali pakai mukena kelas VVIP yang harganya Rp 12 juta, dijamin tarawihnya bakalan lebih khusyuk.
Atau harga air mineral hasil celupan rambut Nabi ala Opick yang mahal itu. Orang memang ada-ada saja, pinter banget nyari duitnya.
Tapi, Bunda, kalau harga barang-barang seperti itu biarin deh. Gak usah dipikirin. Dia bergerak sendiri mengikuti kadar iman konsumennya. Pemerintah Jokowi gak mau terlalu ikut campur. Yang harus diatur secara serius harga-harga di pasar rakyat. Misalnya, harga beras, daging, ayam, bumbu dapur, dan sayuran.
Kalau harga crem muka sih, sebodo teuing.
Artinya ya, Bun, kita sekarang bisa nyaman belanja di pasar, karena ada peran pemerintah. Ada usaha serius untuk membenahi distorsi pasar yang menyebabkan rakyat tersiksa. Sekarang buktinya, pas pemerintahnya serius, harga bisa stabil.
Terus Bunda buat apaan demo-demo di jalan?
“Bunda tahu gak, sebetulnya apa bedanya demo dengan aksi,” tetiba Abu Kumkum ikut-ikutan. Saya rasa pertanyaan Kumkum kali ini ditujukan buat bunda Neno. Tapi karena Neno gak ada, saya saja yang jawab.
“Bedanya apaan, Kum?”
“Kalau demo rodanya tiga…”
“Kalau aksi?”
“Rodanya ada empat, mas…”