B. KURNIA P.P. KABANJAHE — Bupati Karo (Terkelin Brahmana SH) bersama Dandim 0205/TK (Letkol Inf Taufik Rizal SE), Kapolres Tanah Karo (AKBP Benny Remus Hutajulu Sik), Kasat Pol PP dan Damkar (Hendrik Philemon Tarigan AP MS)i, Plt Kadis Dukcapil (Drs Indra Jaya Bangun) menghadiri Rapat Kordinasi jelang Pemilihan Umum Legislatif serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Raja Inal Siregar Lt. II Kantor Gubernur Sumatera Utara Jl. Diponegoro No.30, Medan [Jumat 15/2] ini diadakan dalam rangka mengantisipasi berbagai permasalahan dan hambatan yang mungkin bisa terjadi,
Rapat Koordinasi ini dibuka dan dipimpin oleh Gubsu (Edy Rahmayadi).
Dituturkan oleh Terkelin, dalam rapat disebutkan agar setiap kepala daerah menekankan ulang kembali kepada semua jajaran ASN di Kabupaten Karo agar menjaga netralitas Pemilu dan tidak ada keberpihakan ke salah satu kandidat atau para kontestan yang ikut bertarung dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
“Semua pihak harus ikut menjaga dan menciptakan kondisi Pemilu 2019, agar pelaksanaannya dapat berjalan aman dan lancar,” kata Terkelin.
Terkait sanksi jika ada oknum ASN Pemda Karo tidak berbuat netral atau ikut mendukung dan mengkampanyekan salah satu Paslon, jelas sudah ada aturan yang mengatur.
“Dia akan diproses secara ketentuan undang-undang yang berlaku. Bagi data pemilih khusus Kabupaten Karo, sesuai penyampaian KPU (Komisi Pemilihan Umum), peran Dinas Dukcapil adalah mendata dan melakukan perekaman lanjutan khusus warga binaan KTP-EL akan kita instruksikan ke Dukcapil untuk menindaklanjuti-nya,” jelas Terkelin.
Sementara Plt Kadis Dukcapil (Drs Indra Jaya Bangun) membenarkan bahwa selama ini dinasnya sudah ada melakukan perekaman KTP-EL khusus bagi warga binaan di Lapas Kabanjahe. Namun diakuinya belum semuanya tercover.
“Ini segera kita lanjutkan sesuai instruksi juga demikian agar semuanya terdata nantinya,” ungkapnya.
Kapolres Tanah Karo (AKBP Benny Remus Hutajulu) mengungkapkan, pihak Polri dan jajaran TNI ke depan melakukan penguatan koordinasi bersama guna memaksimalkan jelang pengamanan Pemilu 2019 dan menyampaikan persepsi terkait pengamanan Pemilu.
“Agar bersinergi serta membahas rencana operasi bersama nantinya, sekaligus kita tunggu Juknis komando atas,” jelas Remus.
Hal senada disampaikan Dandim 0205 /TK Letkol Inf Taufik Rizal SE, akan mendukung penuh pengamanan yang dilakukan Polres Tanah Karo jelang Pemilu dan saat Pemilu berlangsung di Kabupaten Karo dengan berpedoman pada Protap ketentuan yang berlaku dalam peran TNI yang tertuang No. 34 tahun 2004.
Disebutkan dalam undang-undang ini ada peran dan fungsi TNI dalam membantu tugas kepolisian.
“Jika diminta bantuan sesuai SOP (standar operasional prosedur) yang diajukan kita akan bantu dan akan menurunkan kekuatan personil sesuai permintaan,” terang Taufik.
Turut hadir dalam rapat ini Para Bupati/ Walikota, Dandim, Kapolres, Kasat Pol PP, Kadis Dukcapil, Ketua KPU, Ketua Bawaslu Kabupaten/ Kota, Propinsi Se-Sumut, dan OPD Provsu.