Konflik pertanahan sejak dulu terjadi di Indonesia. Sialnya, setiap konflik seperti itu, selalu memakan korban rakyat kecil. Mereka yang tidak dilindungi hukum, selalu kalah bila berhadapan dengan korporasi besar yang bisa membayar aparat. Selama ini, peruntukan tanah memang saling tumpang tindih. Berbagai Departemen dan Lembaga punya peta peruntukan masing-masing. Berdasarkan peta itulah, mereka membuat kebijakan. Masalahnya, antara peta satu dan lainnya banyak yang tumpang tindih.
Sebuah kawasan oleh Departemen ESDM dianggap sebagai konsesi tambang, tetapi oleh Departemen Kehutanan dan LH masuk sebagai hutan lindung.
Yang terjadi di bawah adalah kekacauan hukum.
Makanya salah satu kebijakan penting pemerintahan Jokowi adalah kebijakan satu peta. Lembaga Geospasial ditugaskan untuk merangkum semua peta teknis yang dimiliki semua lembaga dan departemen, lalu menyatukannya. Tujuannya agar tidak ada lagi kebijakan pertanahan yang tumpang tindih.
Saat ini, kita sudah punya satu peta skala 1:500. Presiden berharap nanti kita punya satu peta dengan skala 1:50. Berdasarkan data yang akurat dan satu pintu tidak akan ada lagi saling tabrak kepentingan.
Untuk melindungi hak hukum rakyat atas aset tanahnya, Presiden gencar meminta Kementerian Agraria untuk menerbitkan sertifikat tanah rakyat. Pada 2017 ada 5 juta lebih sertifikat yang dibagikan. Sementara pada 2018 sudah dibagikan 7 juta sertifikat. Pada 2019, ditargetkan akan dibagikan 12 juta sertifikat.
Bandingkan dengan pemerintahan sebelumnya yang rata-rata hanya menerbitkan 500.000 sertifikat setiap tahun. Jika ada 90 juta rakyat yang berhak atas sertifikat tanahnya, entah berapa lama masalah hukum ini terus terjadi. Konflik ini baru akan selesai 180 tahun lagi. Kasihan rakyat.
Dengan diterbitkannya sertifikat tanah rakyat, secara hukum mereka mendapat perlindungan. Selain itu, aset yang mereka miliki yang punya legalitas jelas. Aset legal inilah yang otomatis menambah daya dorong ekonomi rakyat.
Kebijakan ke dua yang menyangkut pertanahan adalah redistribusi aset lahan konsesi. Selama ini, hanya perusahaan-perusahaan besar yang mendapat konsesi. Jumlahnya gak kira-kira.
Dalam Debat Capres kemarin, terungkap Prabowo saja memikili konsesi lahan sampai 340 ribu hektar atau setara dengan 10 kali luas Semarang. Jika mau dijumlahkan semua konsesi tanah yang dikuasai Prabowo dan keluarga, jumlahnya mencapai 1,3 juta hektar.
Itu baru dari satu keluarga konglomerat. Bagaimana dengan konglomerat lainnya? Mereka jadi kaya karena anugrah Tuhan, yang diambil dari konsesi negara yang hanya berpihak pada orang kaya saja.
Sadar akan ketimpangan pengusahaan tanah seperti itu, pemerintahan Jokowi melakukan moratorium penyerahan konsesi. Pengusaha-pengusaha besar tidak lagi dikeluarkan ijin konsesinya. Bahkan HGU yang sudah habis masa pakainya, tidak diperpanjang.
Tanah konsesi ini dialihkan untuk diberikan kepada rakyat. Rakyat kecil yang hidup di sekitar lahan tersebut. Mereka menanaminya dengan kopi, jati, mahoni ata tumbuhan keras lainnya. Itulah yang kita kenal dengan istilah program perhutanan sosial.
Konflik agraria harus ditangani dengan serius. Kita gak bisa menunggu waktu dan membiarkan rakyat menjadi korban. Kita juga tidak ingin membiarkan pengusaha-pengusaha besar mengeksloitasi tanah negara lalu meninggalkannya seperti bangkai.
Kebijakan Jokowi untuk memulai langkah besar redistribusi aset adalah lompatan revolusioner untuk kesejahteraan rakyat.
Tapi, sepertinya langkah ini gak mudah. Para pengusaha, raja-raja kecil di daerah dan birokrat rakus yang selama ini menikmati kekayaan tersebut pasti marah jika gak bisa lagi berpesta pora. Mereka membenci Jokowi. Mereka membenci jika pemerintah ingin menghentikan keserakahannya lalu mengalihkan aset tersebut untuk diusahai oleh rakyat kecil.
Segala upaya dilakukan agar Jokowi berganti. Bahkan jika harus bergandengan dengan gerombolan khilafah dan para pengasong agama sekali pun. Gerombolan inilah yang suka membuat onar di negeri kita.
“Mas, manusia itu kan, diciptakan dari tanah. Mungkin manusia yang suka bikin onar dan serakah, dia diciptakan dari tanah sengketa kali, ya?” celetuk Abu Kumkum.