Kolom Edi Sembiring: FRAKSI PKB 100% DUKUNG PETANI SIMALINGKAR DAN MENCIRIM — Petani Karo Melangkah Terus

Kamis 14 Juli 2020

Koordinator aksi jalan kaki (Sulaiman Wardana Sembiring) mengatakan, perwakilan petani telah tiba kemarin [Senin 13/7: Sore] di Jakarta. Lalu, Satuan Tugas (Satgas) NU Peduli Covid-19 melakukan Rapid Test kepada 26 petani di Kantor PBNU.

Dari hasil Rapid Test itu, para perwakilan petani ini non reaktif atau negatif Corona.

26 petani ini adalah perwakilan dari Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) dan Serikat Tani Mencirim Bersatu (STMB). Sebelumnya, 170 petani telah berjalan kaki dari Medan sejak tanggal 25 Juni 2020 menuju Istana Negara, Jakarta, menjumpai Presiden Joko Widodo untuk meminta keadilan karena tanah yang mereka tempati telah digusur paksa oleh korporasi PTPN II.

Sesampainya di Pekanbaru, 170 petani beristirahat. Lalu 26 petani diantaranya, yang menjadi perwakilan para petani, berangkat ke Jakarta dengan kendaraan medis.

Pagi ini [Selasa 14 /7], perwakilan petani telah tiba di Gedung DPR RI. 26 orang perwakilan petani Simalingkar A (Kecamatan Pancur Batu) dan Desa Sei Mencirim (Kecamatan Kutalimbaru), keduanya di wilayah Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, diterima oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI.

Sebagaimana dilansir oleh Sindo News, perwakilan ini diterima langsung oleh Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) (Cucun Ahmad Syamsurijal) di Ruang FPKB. Hadir juga pada kesempatan tersebut: Gus Yaqut Cholil Qoumas (Komisi II DPR), Yanuar Prihatin (Komisi II DPR), Muhtarom (Komisi IV DPR), dan Daniel Johan (Komisi IV DPR).

Ketua Fraksi PKB DPR (Cucun Ahmad Syamsurijal) mengatakan, FPKB mendesak Kementerian ATR-BPN mencabut izin perpanjangan HGU Nomor 171/2009 lahan seluas 854 hektare yang diberikan kepada PTPN II Deli Serdang.

Cucun menjelaskan, penerbitan HGU 171/2009 telah banyak diprotes para petani karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harusnya HGU diterbitkan jika status lahan tidak dalam sengketa. Namun kenyataannya, di atas lahan yang hak guna usahanya diberikan kepada PTPN II oleh Kementerian ATR berdiri rumah tapak dan lahan pertanian yang dikelola masyarakat.

“Lebih baik HGU tersebut dicabut terlebih dahulu lalu diterbitkan kembali HGU baru yang mengakomodasi kepentingan masyarakat petani di sana,” ujarnya.

Cucun mengatakan, Kementerian ATR maupun PTPN II tidak bisa mengabaikan fakta jika para petani telah menempati lahan di Kecamatan Pancur Batu tersebut sejak puluhan tahun. Mereka telah berdomisili dan mencari nafkah di lahan bekas perkebunan tembakau yang dikelola Belanda di masa penjajahan.

Bahkan dari berbagai dokumen yang ada para petani tersebut mendapatkan SK Landreform tahun 1984 untuk menempati dan mengelola lahan tersebut.

“Fakta-fakta ini tidak bisa ditutupi dan diabaikan dengan intimidasi maupun penggusuran paksa oleh PTPN maupun aparat terkait,” tuturnya

Ironisnya, lanjut Cucun, HGU Nomor 171/2009 yang masih bermasalah tersebut di tahun 2019 diubah oleh Kementerian ATR menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1938 dan 1939 untuk PTPN II. Rencananya di atas lahan yang berdiri rumah tapak dan lahan pertanian warga Simalingkar akan didirikan Kawasan perumahan komersil.

“Ini kan sangat menyakitkan. HGU masih bermasalah dan belum selesai ternyata diterbitkan HGB untuk perumahan komersil di atas lahan yang menjadi sumber konflik,” katanya.

Kasus konflik agraria di Desa Sei Mencirim, kata Cucun, lebih menyedihkan lagi. Di kawasan ini para petani yang telah memegang sertifikat lahannya diambil begitu saja oleh PTPN II. Mereka dengan dikawal ribuan aparat keamanan membuldozer lahan pertanian dan rumah tapak para petani di masa pandemi Covid-19 ini.

Wakil Ketua Komisi IV Daniel Johan mengatakan, posisi Fraksi PKB 100% mendukung langkah perjuangan para petani atas lahan yang menjadi sengketa.

“Saya sudah komunikasi dengan Wamen ATR (Surya Tjandra) atas sengkarut tanah Simalingkar. Ini harus diselesaikan. PTPN harus selesaikan kasus ini dengan Komisi VI,” katanya.

Aris Wiyono, Dewan Pembina Serikat Petani Simalingkar dan Mencirim Bersatu, juga meminta agar aktifitas PTPN II yang hendak menggusur warga Simalingkar khususnya, dihentikan segera. Dihentikan total sampai ada penyelesaian.

Selama menunggu kejelasan hasil, para perwakilan petani akan menginap di Gedung Yayasan Tenaga Kerja Indonesia. Selama proses seminggu ini, diharapkan petani Simalingkar A dan petani Mencirim mendapatkan hak atas tanahnya.

Selama seminggu ini pula, 145 petani yang menunggu di Pekanbaru akan beristirahat untuk memulihkan stamina dan tenaganya. Mempersiapkan rencana tempat istirahat per 15 kilometer atau 20 kilometer bila harus kembali berjalan ke Istana Negara, Jakarta. Mereka akan terus berjalan bila hasilnya tak memuaskan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.