NELSON GINTING. MEDAN. Gubsu (H T Erry Nuradi) dijadwalkan akan membuka pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 [Selasa 18/4]. Kegiatan dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 ini dilaksanakan di Santika Premiere Dyandra, Medan selama 2 hari. Kepala Bappeda Ir H Irman M.Si menjelaskan Musrenbang merupakan amanat Undang-yndang no 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.
“Musrenbang dilaksanakan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2018,” ujar Irman.
Melalui Musrenbang, lanjut Irman, dibahas usulan program ataupun kegiatan yang disampaikan pemerintah kabupaten/kota serta diselaraskan dan harus mengacu pada dokumen perencanaan strategis. Dokumen perencanaan strategis dimaksud adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun Rencana Kerja Pemerintah Nasional.
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 menurut Irman merupakan kegiatan yang sangat strategis dan penting karena memasuki tahun ke lima atau tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2018. Musrenbang mengambil tema “Sinergi pembangunan dalam memacu pertumbuhan inklusif yang berkelanjutan dan berdaya saing menuju Sumatera Utara yang sejahtera”.
Masih dalam rangkaian kegiatan perencanaan, sebelum dilaksanakan Musrenbang, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelar Pra Musrenbang yang di bagi atas empat zona. Pelaksanaan Pra Musrenbang sebelumnya sudah digelar di Kota Medan yang diikuti kabupaten/ kota di kawasan Pantai Timur, di Kota Parapat, Simalungun diikuti kabupaten/ kota kawasan dataran tinggi, di Panda dan Tapteng diikuti kabupaten/ kota di kawasan pantai barat.
Khusus untuk kepulauan Nias, Pra Musrenbang digelar di Kota Gunung Sitoli yang diikuti empat kabupaten/kota se kepulauan Nias. Dengan pembahasan per zona, menurut Irman pelaksanaan pra musrenbang bisa lebih fokus dalam membahas program/ kegiatan yang sesuai kebutuhan, tantangan dan potensi wilayah masing-masing.
“Hasil akhir dari pelaksanaan forum musrenbang RKPD provinsi Sumatera Utara ini adalah awal bagi penyusunan prioritas pembangunan Sumatera Utara tahun 2018,” jelas Irman.
Selanjutnya, prioritas tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) APBD dan prioritas plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2018.
Musrenbang akan diikuti peserta yang terdiri atas pemerintah pusat, pemerintah daerah, FKPD Provsu, DPRD provinsi dan kab/ kota, instansi vertikal di Sumut, perguruan tinggi, tokoh agama, tokoh masyarakat dan Bappeda provinsi dan kab/kota.
Untuk memeriahkan pelaksanaan Musrenbang, Bappeda Sumut pada kesempatan yang sama menggelar Pameran Pembangunan Sumatera Utara yang diharapkan menjadi media tukar menukar informasi terkait pembangunan Sumut.