Oleh: Supriadi Purba*

Seminar dan Dialog Peringatan Hari HAM Internasional, “Negeri Tanda Tanya (?)” yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna FIB Universitas Sumatera Utara (USU) [Selasa 10/12] mempertanyakan keinginn Kapolresta Medan Nico Afinta Karo-karo dalam melakukan penegakan Hak Asasi Manusia di Kota Medan. Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilaksanakan oleh Korwil I PP GMKI Sumatera Utara-Aceh diabaikan oleh Kapolres dengan mengirimkan hanya beberapa staf dan Polisi ke lokasi kegiatan untuk mewakili. Padahal, pembicara yang hadir adalah Pembicara Nasional, Komisioner Komnas HAM Prof. Hafids Abbas dan Anhar Gonggong yang merupakan sejarawan dan Guru Besar Sejarah UI. Hanya dengan alasan Kapolres Punya kegiatan lain, mencerminkan Kapolres Medan menunjukkan sikap arogan dan tidak baik, apalagi yang mengundang adalah Gerakan Mahasiswa yang selama ini konsentrasi dalam proses penegakan HAM dan kampanye hak asasi manusia.

Hal ini merupakan sebuah kritik keras dan diharapkan peristiwa ini tidak terulang kembali. Ada banyak tanya yang kemudian menjadi pertanyaan besar. Tentu itulah yang akan dipertanyakan pada seminar yang seharusnya dihadiri oleh pihak kepolisian tersebut. Pemprovsu Juga sama. Pemprovsu yang juga diminta hadir mengabaikan kehadiran untuk memberikan sebuah jawaban atas pertanyaan persoalan Hak Asasi Manusia di Sumatera Utara, khsusunya soal tanah.

Tidak ada kemauan. Itu adalah jawaban mereka dengan ketidakhadiran tersebut. Bisa dikatakan, ke depan tidak akan ada sebuah proses pembangunan karakter berbasis HAM di Sumatera Utara. Semuanya terlihat mengabaikan prinsip-prinsip HAM dengan tidak memberlakukan kebijakan pro masyarakat.

Masih banyak masyarakat yang dianggap oleh pemerintah sebagai dalang atas kasus tanah, yang hingga hari ini masih dalam sengketa. Tetapi masyarakat masih saja menjadi korban. Misalnya, di Padang halabang dan daerah yang rawan konflik tanah seperti di Deliserdang serta beberapa tenpat lainnya. Kebijakan Gubernur Sumatera Utara juga dinilai jauh dari yang seharusnya.

Untuk itu, Gerakan Mahasiwa Kristen Indonesia (GMKI) Sumatera Utara akan melakukan dialog akhir tahun dengan thema “Rapor Merah Pemprovsu dan Kepolisian dalam Penegakan HAM dan Kasus Moral lainnya” dengan menghadirkan beberap pemikir HAM dan tokoh Sumatera Utara.

Pemuda Merga Silima

Peristiwa Penyerangan Pemuda Merga Silima (PMS) sama dengan Brutalisme. Kapoldasu harus turun terkait soal PMS yang diserang oleh pihak tertentu. Ada sesuatu yang di- “setting” dari peristiwa ini. Tuntutan PMS jelas, meminta kepada yang berwajib untuk membuka kasus kekerasan terhadap putera Karo bermerga Bangun. Jelas bahwa mereka menginginkan Polisi dalam hal ini Polresta membuka tabir, memberlakukan hukuman bagi pelaku, apalagi jelas ada rekaman CCTV dan saksi yang berada di tempat.

Peristiwa itu sekali lagi bisa menjalar. Bahaya jikalau itu tidak dibuka kasusnya. Polisi harus segera menangkap otak di balik peristiwa ini. Siapapun dia, harus ditangkap. Masyarakat Karo sudah muak. Buktinya, ratusan pemuda berhimpun dalam PMS turun.

Harus dituntaskanlah. Banyak mobil yang rusak menunjukkan berjalannya sebuah skenario yang disusun oleh pihak tertentu. PMS harus segera membentuk team dalam melakukan investigasi, GMKI Wilayah I PP GMKI siap untuk berkoordinasi dan bersama-sama dalam melakukan pengumpulan data dan pencarian fakta.

Harus dibangun sebuah gerakan untuk tidak terulang peristiwa yang parah ini. Polisi sekali lagi dinilai gagal dan lamban. Diminta kepada Kapolres untuk evaluasi barisannya. Jangan terulang lagi dan seharusnya sudah ada penetapan tersangka terhadap penyerangan tersebut.

* Koordinator Wilayah I PP GMKI Sumatera Utara-Aceh.