Kantor GPdI Ndokum Siroga Pertanyakan Perbaikan Posko Pengungsi Sinabung

Bernard Pangaribuan 3B. KURNIA PARGAULAN P. KABANJAHE. Pengurus Pengungsi Sinabung di Posko Kantor GPdI Desa Ndokum Siroga (Kecamatan Simpang Empat) pertanyakan bantuan perbaikan posko yang telah mengalami kerusakan di berbagai tempat. Kantor GPdI ini telah dipakai sebagai posko pengungsi sejak tahun 2013, namun sampai saat ini belum ada perbaikan dari pihak Pemkab Karo maupun BNPB Pusat.

“Mohon hal ini menjadi perhatian Bupati Karo maupun pihak yang berkompeten atas kebutuhan bersama dalam kepedulian bantuan kemanusiaan,” kata Ketua GPdI Wilayah Sibayak Pdt. David Purba dan penghuni kantor Pdt. Syailendra Surbakti kepada wartawan di Kabanjahe [Jumat 18/9].

Menurut kedua Hamba Tuhan ini, pihaknya sebagai pemilik posko sangat mengharapkan perhatian pemerintah khususnya Pemkab Karo apalagi, menurut tim ahli, diprediksi musibah erupsi ini masih berlangsung sampai 5 tahun ke depan.

Sangat diharapkan kepedulian semua pihak dalam mendukung kebutuhan posko maupun sarana dan prasarana yang dibutuhkan para pengungsi selama berada di posko-posko penampungan. Seperti yang terjadi saat ini di posko GPdI Ndokum Siroga, beberapa peralatan rusak dan perbaikan serta penambahan kapasitas pendukung pelayanan bagi para pengungsi selama kurun waktu yang tidak terbatas, ujar David Purba.

“Kebutuhan yang sangat mendesak adalah perbaikan kamar mandi atau kebutuhan Mandi, Cuci, Kakus (MCK), tempat tidur yang tadinya tersedia spring bed dan jenis lainnya, dapur, tempat kumpul bersama maupun pengecatan, pergantian seng dan kebutuhan lainnya. Semuanya sangat mendesak dilakukan demi memenuhi kebutuhan yang layak bagi warga selama berada di posko penampungan sementara ini,” tambah David diamini Syailendra.

Menurut Syailendra, pada akhir tahun 2014, ada pihak dari oknum petugas menjumpainya dengan menyodorkan sebundel surat-surat administrasi untuk ditandatanganinya, dengan dalih sang oknum sebagai laporan kepada pimpinan. Namun, sampai saat ini tidak ada sarana gedung yang rusak dan butuh perbaikan direalisasikan pihak terkait.

“Ini perlu terang dan transparan agar dalam menangani pelayanan kemanusiaan ini tidak dibarengi dengan kedok jelek ataupun unsur tidak baik, ujar para Hamba Tuhan memohon perhatian Bupati Karo dan BNPB Pusat.

Plt. Kepala BPBD Karo Matius Sembiring yang ditemui wartawan di kantornya mengatakan, tdak ada bantuan perbaikan sarana posko.

“Bila perlu, silakan posko membuat permohonan proposal,” ujarnya singkat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.