Ada berita gorengan baru yang menyerang Ganjar Pranowo. Berita ini dimulai dari angka statistik yang salah diterjemahkan. Yaitu pada pendapatan perkapita rata-rata penduduk. Data itu menunjukan pendapatan perkapita rata-rata penduduk Jawa Tengah tergolong lebih rendah dibanding propinsi lain di pulau Jawa.
DKI misalnya, rerata pendapatan perkapita Rp274,7 juta setahun.
Jawa Timur Rp 60 juta setahun, Jabar Rp 45 juta setahun, Banten Rp 55 juta setahun, Jogjakarta Rp 40 juta dan Jateng Rp 38,7 juta setahun.
Apakah dengan angka itu bisa dikatakan Jateng sebagai propinsi termiskin? Belum tentu. Statistik bisa mengaburkan kondisi sebenarnya.
Begini. Pendapatan rata-rata perkapita itu dihitung dari seluruh pendapatan orang di satu daerah dibagi seluruh penduduk daerah tersebut. Misal di sebuah kampung bernama Wan Bakul ada 100 orang warganya. 10 orang orang di kampung itu orang kaya dengan pendapatan Rp 100 juta sebulan, yang 90 lainnya miskin melarat, dengan pendapatan cuma Rp 1 juta sebulan.
Lalu ditanya, berapa pendapatan perkapita atau gaji rerata orang di kampung itu? Jawabnya adalah Rp 11 juta per bulan. Terdengar besar, kan?
Bandingkan dengan kampung Pak Uban. Jumlah penduduknya 100 orang juga. 50 orang pendapatannya Rp 5 juta sebulan. Sedangkan 50 orang lainnya berpendapatan Rp 3 juta sebulan.
Jadi berapa pendapatan perkapita warga kampung Pak Uban? Jawabnya adalah Rp 4 juta sebulan.
Apakah bisa diambil kesimpulan orang di kampung Pak Uban lebih miskin dibanding warga di kampung Wan Bakul? Kalau pembandingkan adalah pendapatan perkapita mungkin iya. Tapi kenyataannya berkata lain kan?
Ok, kalau itu angka sebenarnya, kita tanyakan sama warga DKI. Pendapatan perkapita warga DKI adalah Rp 274 juta setahun. Artinya rerata orang DKI punya penghasilan Rp 22 juta sebulan. Jika satu keluarga ada 4 orang. Artinya keluarga di DKI pendapatannya Rp 88 juta sebulan.
Ayo, tanya sama orang DKI berapa keluarga di Jakarta yang total penghasilannya Rp 88 juta sebulan? Tanya ke kanan kirimu warga DKI.
Kalau dari 10 keluarga di Jakarta yang kamu tanyakan pendapatannya ternyata di bawah itu, artinya memang kesejahteraan warga DKI tidak bisa digambarkan dari pendapatan perkapitanya itu yang Rp 274 setahun.
Kalau DKI Jakarta pendapatan perkapitanya tinggi, itu wajar saja. Seluruh kantor pusat konglomerat ada di Jakarta. BUMN besar ada di Jakarta.
Itu mengakibatkan pabrik-pabrik yang beroperasi di Jateng atau Jabar, misalnya, penghitungan pendapatannya dijadikan pendapatan orang Jakarta. Karena kantor pusatnya di Jakarta. Artinya, dengan kenyataan itu, penghitungan pendapatan perkapita seorang pengemudi ojeg online di Jakarta otomatis naik. Menjadi Rp 88 juta sebulan.
Dalam teori makro, kenyataan ini bisa dilihat dari indeks rasio gini yang menggambarkan kesenjangan pendapatan antar warganya. Semakin besar angka ini, akan semakin senjang juga pendapatan warganya. Artinya, ada yang kaya raya, tetapi banyak juga yang melarat.
Contohnya kayak di kampung Wan Bakul tadi. Dengan pendapatan perkapita rerata Rp 11 jutaan. Padahal 90 orang penduduknya cuma berpenghasilan Rp 1 juta sebulan.
Di Jakarta, Jabar atau Jatim indeks kesenjangan mencapai lebih dari 0,4. Sementara di Jateng indeks kesenjangannya hanya 0,36. Dengan patokan angka 1 sebagai titik ekstrim. Ini bisa dibaca kesenjagan pendapatan di Jateng lebih rendah dibanding dengan wiyalah lain.
Contohnya itu tadi, Kampung Pak Uban yang pendapatan per kapita rata-rata Rp 4 juta.
Itulah kenyataanya. Penghitungan pendapatan perkapita sekali lagi gak bisa dijadikan patokan tingkat kemiskinan.
Lagi pula, pada saat pandemi banyak terjadi PHK di industri-industri di Jabar dan DKI. Sebagian yang kena PHK pulang kampung ke Jateng. Otomatis ada penambahan warga Jateng dan terjadi pengurangan warga Jakarta dan Jabar.
Penambahan jumlah penduduk ini akan menjadi penambah angka pembagi. Jadi wajar saja jika angka pendapatan perkapita rata-rata semakin kecil.
Yang ingin saya sampaikan, jika mau mengukur kinerja seorang kepala daerah, ukur dari berapa besar meningkatan yang dia raih di daerahnya setelah dia memegang tampuk kepemimpinan.
Pada tahun 2021 misalnya, Ganjar berhasil menurunkan jumlah rakyat miskin di daerahnya sebesar 0,54%. Bandingkan dengan Anies yang hanya berhasil menurunkan penduduk miskin di daerahnya 0,06%. Atau Jabar yang hanya turun 0,043%.
Itu saja sudah bisa menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat Jateng mulai merata.
Atau coba lihat dari angka pertumbuhan ekonomi Jateng. Dari 2016 sampai 2019 angka pertumbuhan ekonomi Jateng di atas rerata nasional. Setelah agak drop pada 2020 karena pandemik, pada 2021 pertumbuhan ekonomi di Jateng mencapai 3,32%. Sedangkan pada tahun yang sama di Jakarta angkanya hanya 2,36%.
Sebetulnya inti dari persoalan angka-angka ini begini. Jika yang didorong adalah industri skala besar, memang akan terjadi pelonjakan pendapatan satu daerah. Tapi hal itu beresiko pada terjadinya kesenjangan.
Namun jika pemerintahnya mendorong usaha-usaha skala kecil, memang angka pendapatan perkapita tidak melonjak drastis. Tetapi kesejahteraan akan dinikmati oleh sebagian besar warganya.
Saya ingin menggambarkan satu saja perbandingan. Di Jakarta Gubernurnya gembar-gembor dengan program DP rumah 0%. Dijadikan program unggulan.
Berapa realisasinya selama hampir 5 tahun ini? Dari target 200 ribu unit rumah, baru terealiasi 0,6% atau sekitar 1000 unit. Itu juga dengan terseret kasus KPK dalam pengadaaan tanahnya.
Gubernur Jateng, sejak menjabat sudah menjalankan program perbaikan rumah warganya. Selama 8 tahun masa kepemimpinannya lebih dari 1 juta unit rumah di Jateng yang diperbaiki.
Tanpa gembar-gembor. Tanpa ada urusan dengan KPK. Tanpa banyak cingcong.
Saya lebih suka menilai seorang pemimpin bekerja serius tanpa banyak omong. Tanpa gembar gembor sebakul. Tapi hasilnya nyata. Ketimbang gede bacot prestasi memble.
“Mas, hasil jualanku cuma Rp. 5 juta sebulan. Karena saya warga Jakarta, otomatis aku dianggap kaya. Lumayan buat gaya-gaya di kampung. Keren kan?” ujar Abu Kumkum.
Menghayal terus aja, Kum…