Kemarin Rosiana Silalahi, melakukan wawancara dengan keluarga korban perdagangan manusia. Anak atau suami nara sumber jadi korban. Mereka disekap dalam sebuah gedung di wilayah Myanmar. Kerja rodi. Jika melanggar dicambuk.
Kabarnya daerah dimana mereka disekap berada di wilayah konflik militer di sana.
Kerja mereka sebagai agen-agen penipuan. Diminta kontak orang-orang Indonesia. Ditawarkan investasi bodong, entah berbentuk trading-tradingan, bit coin, atau model investasi lain yang ujungnya menipu konsumen Indonesia.
Atau ada juga yang pura-pura memasang foto wanita cantik di profile medsosnya. Mencari mangsa cowok Indonesia yang mudah tergiur dengan foto. Lalu menguras isi dompetnya.
Saya juga mendapat aduan langsung dari beberapa orang. Keluarganya menjadi korban serupa.
Semula tawarannya mau dipekerjakan di Thailand. Jadi marketing online. Prosesnya dijanjikan gratis, gak pakai ribet kayak TKI. Mulai dari pengurusan pasport sampai tiket.
Mungkin hanya dalam waktu seminggu mereka diberangkatkan. Mimpi kerja dengan gaji Rp15 sampai Rp25 juta membayang di depan mata. Belum lagi ada iming-iming bonus sampai ratusan juta. Banyak orang ngiler.
Begitu sampai di Thailand, ternyata mereka dibawa lagi jalan darat. Masuk ke wilayah Myanmar. Terus menerobos sampai wilayah konflik. Nah, di sana mereka ditempatkan dalam satu gedung.
HP dan paspor ditahan. Uang mereka dilucuti. Lalu mereka diminta bekerja online untuk mencari mangsa orang Indonesia dengan tawaran investasi bodong. Jika gak mencapai target, mereka dihukum. Mulai dari gak diberi makan sampai dicambuk.
Mereka hanya boleh mengakses HP seminggu sekali. Itupun hanya dua jam. Nah, dari dua jam itulah akhirnya mereka bisa mengabarkan kondisinya yang mengenaskan.
Karena pasport dan semua dokumen ditahan, mereka susah untuk kabur. Bisa jadi gelandangan stateless di sana. Mereka dibolehkan pulang asal tuker kepala.
Maksudnya, kalau mau pulang mereka diminta mempengaruhi 3-5 orang Indonesia lain yang mau dipekerjakan di sana. Begitu korban baru datang, mereka bisa pulang. Artinya akan makin banyak WNI kita yang jadi korban.
Saya gak tahu, apakah situasi ini sudah menjadi perhatian Menaker atau BP2MI Benny Rhamdani. Soalnya, kasus ini semakin serius. Mereka direkrut jadi budak. Diminta untuk menipu orang Indonesia. Kalau mereka mau pulang, wajib mengganti dengan mendatangkan lebih banyak korban lainnya untuk dijadikan budak pengganti.
Ini adalah jaringan kejahatan serius. Di Indonesia ada agen-agen yang bergerak mencari korban-korban baru. Menjual ke orang asing. Sesampainya di sana para korban diperlakukan tidak manusiawi, dipekerjakan untuk menipu warga Indonesia.
Semacam jaringan mafia yang terstruktur. Ada perekrut. Ada yang mengatur perjalanan sampai lokasi tujuan yang berbeda-beda sama dekali dengan negara yang dijanjikan. Ada perusahaan penampung. Jika gak dipakai, mereka dijual lagi ke perusahaan penipuan lain.
Saya rasa pemerintah perlu lebih serius menangani ini. Kemenaker jangan pura-pura bego kalau ada informasi aduan dari pekerja kita. Dengan juga KBRI dan Kemenlu harus lebih sigap. Kita gak mau saudara-saudara kita dijadikan budak untuk dipekerjakan menipu orang Indonesia lainnya.
Saya masih ingat beberapa waktu lalu ketika ada korban serupa di Vietnam. Anak-anak itu sudah mencoba kontak KBRI. Tapi cuek. Mengontak Kemenlu juga cuek. Mengontak BP2MI boro-boro direspon.
Untungnya ada sebagian dari mereka asal Jateng. Mereka mengontak Disnaker di Jateng. Direspon. Gubernur Jateng langsung memerintahkan Disnaker untuk mengusut semua dan memulangkan PMI itu dari Vietnam.
Kudu digebrak-gebrak baru birokrat yang lelet dan tambun itu bergerak. Padahal korbannya di luar sana sudah menjerit. Sudah gak tahan.
Alhamdulillah belasan orang itu akhirnya bisa kembali ke Indonesia. Itupun dengan tekanan diplomasi dari Kemenlu. Jika Gubernur Jateng cuek, entah bagaimana nasib mereka itu.
Pertanyaanya, berapa banyak di negeri ini birokrat yang sensitif terhadap aduan warganya? Berapa banyak lembaga pemerintahan yang benar-benar mau melayani rakyat?
Berapa banyak pejabat yang mau turun ke jantung persoalan dan berusaha menyelesaikannya seperti yang ditunjukan oleh Pak Jokowi dan Gubernur Jateng, misalnya.
Kebanyakan hanya sibuk seremonial belaka. Itu yang saya lihat dari konten medsos mereka.
Persoalan perdagangan orang ini serius. Melibatkan mafia dunia. Kaki tangannya tersebar di Indonesia. Mencari mangsa orang-orang Indonesia.
Ayo BP2MI, bikin desk khusus menyelesaikan persoalan ini. Ajak Polri, Kemenlu, KBRI, kerjasama. Korbannya semakin banyak. Jerit tangis korban dan keluarganya semakin keras terdengar. Ini bukan hanya satu dua orang PMI. Ini adalah harkat martabat Indonesia sebagai sebuah negara. Kita harus lebih serius menanganinya.