Kolom Juara R. Ginting: KRISIS ETIKA

Ketika terjadi krisis etika di dalam perpolitikan kita, reaksi muncul hanya dari kaum terpelajar. Seperti halnya Gunawan Muhammad yang meneteskan air mata. Lama kelamaan menyebar di kalangan pakar dari berbagai bidang ilmu, mahasiswa, dan pada puncaknya baru-baru ini barisan guru besar dari beberapa universitas terkemuka di Indonesia.

Tapi, di pihak lain, sebagian besar rakyat yang berhak memilih Presiden RI 14 Pebruari 2024 nanti tidak memahami apa yang dipersoalkan oleh kaum terpelajar ini.

Makanya, pihak yang dituduh melakukan pelanggaran etika selalu berdalih, “kita serahkan kepada rakyat pemilih”. Seberapa penting kah hal tentang etika ini dipersoalkan? Mengapa kita tidak ikut saja kaum Populist yang biasanya berkata “kita serahkan saja kepada rakyat pemilih” (?)

Pertanyaan di atas membentur dilema demokrasi dimana keputusan akhir ada di tangan pemilih terbanyak. Sementara pemilih terbanyak kita (warga negara Indonesia) memiliki pemahaman bernegara yang rendah. Bahkan banyak yang tidak mau tahu tentang nasib bangsanya maupun negaranya.

Tapi, kita jangan lupa, sejarah dunia menunjukan nasib sebuah bangsa/ negara sangat ditentukan oleh keprihatinan kelas menengahnya yang rata-rata adalah kaum terpelajar. Kelas atas biasanya lebih banyak memperhitungkan untung ruginya saja bagi dirinya sendiri, sedangkan kelas orang kebanyakan lebih sering terbawa arus ikut-ikutan atau di bawah pengaruh kekuasaan tertentu.

Kalau hanya soal cara mengambil hati rakyat, kaum terpelajar Indonesia tidak akan menganggap Indonesia sudah tiba pada krisis etika. Tapi, sayangnya, masalah etika ini juga tidak cukup dipahami oleh banyak orang sehingga ini menjadi sebuah krisis hanya bagi kaum terpelajar yang minoritas di negara kita. Itupun terbatas pada kaum terpelajar tingkat tinggi.

Di kalangan kaum terpelajar kebanyakan saja etika biasanya dipahami hanya sebagai sopan santun. Padahal, kekuatiran terhadap krisis etika didasarkan pada pemahaman jauh lebih dalam dari sopan santun.

Etika adalah pembeda antara manusia dengan binatang. Salah satu kontras dari etika adalah hukum rimba yang intinya siapa kuat dia menang. Hukum rimba berlaku diantara para binatang. Apabila sekawanan manusia menerapkan hukum rimba maka mereka sama dengan binatang.

Apalagi kalau hukum rimba sudah menjadi strategi politik mereka dan terlebih-lebih kalau itu sudah menjadi pola pikir mereka, maka mereka bukan lagi seperti binatang, tapi mereka memang adalah binatang.

Etika tidak begitu jauh dari empati walaupun kita tidak perlu menyamakan empati dengan etika. Empati adalah berpikir seperti orang lain berpikir. Sebagaimana pepatah mengatakan, “berdiri di atas sepatu orang lain”.

Sementara etika memperhitungkan kondisi orang lain berdasarkan nilai-nilai maupun norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Beda nilai-nilai dan norma-norma di satu sisi dengan hukum di sisi lain adalah bahwa hukum selalu tertulis, sedangkan nilai-nilai dan norma-norma berada di awang-awang tapi menjadi pedoman bagi manusia dalam bersikap dan bertingkahlaku.

Nilai dan norma menyatu dan hampir tidak bisa dibedakan dengan budaya dan budaya bersifat hirarkis. Ada budaya lokal dan adapula budaya nasional. Sekarang ini, berkembang juga budaya internasional terutama di dalam hubungan antar bangsa atau negara.

Demikian sekali waktu saya menulis status facebook mempertanyakan apakah dunia internasional bisa menerima pemimpin negara seorang pelanggar HAM. Para pemimpin negara lain akan enggan berhubungan dengan pemimpin negara kita yang dianggap sama dengan binatang. Mereka akan dicerca oleh rakyat mereka sendiri.

Bayangkan kalau para pemimpin negara lain enggan berhubungan dengan pemimpin negara kita. Apakah itu bukan berarti kelemahan untuk nasib bangsa dan negara kita di dalam diplomasi internasional?

Tapi, air mata Gunawan Muhammad tidak berhenti sebatas itu. Kita pernah bangga di dunia internasional punya pemimpin bangsa dan negara bernama Sukarno dan Hatta. Lalu, sekian tahun harus menanggung malu dengan pemimpin bernama Suharto. Sedikit terobati ketika punya pemimpin bernama Abdulrahman Wahid alias Gus Dur.

Nantinya kita bangga punya pemimpin bernama Joko Widodo. Dan, saya merasa ikut berjuang memenangkannya. Tapi, tiba-tiba kebanggaan saya itu luluh lantak ketika dunia internasional yang dulu mengaguminya kini mempertanyakan apa maunya yang satu ini.

Inilah dia inti dari etika, yaitu rasa tanggungjawab terhadap nasib masyarakat dan bangsanya. Beda antara hukum dan etika adalah sama dengan beda antara negara dan bangsa. Rasa tanggungjawab terhadap bangsa (baca etika) lebih tinggi daripada rasa tanggungjwab terhadap negara (baca hukum).

Kita sudah pernah bersumpah berbangsa satu, yaitu Bangsa Indonesia, tapi belum sekalipun pernah bersumpah kita bernegara satu. Berapa banyak diaspora yang tetap prihatin terhadap Bangsa Indonesia meski mereka sudah berwarga negara lain.

Bangsa Indonesia dan Tanah Air Indonesia tidak ada hukumnya. Tapi, bangsa ini telah melalui sejarah yang panjang sehingga kami merasa bersaudara dengan sesama Bangsa Indonesia dan setanah air Indonesia meskipun kewarganegaraannya sudah berbeda.

Karena kami punya rasa. Kami belum menjadi kawanan binatang!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.