Kolom Juara R. Ginting: PETUGAS PARTAI

Ketika Megawati menyatakan Jokowi sebagai petugas partai, lawan-lawannya menggaungkannya sebagai sebuah tanda jelek. Untuk itu bahkan mereka buatkan karikatur Megawati memomong Jokowi yang masih bayi atau sebagai Hansip yang melaksanakan perintah Ketua Partai PDIP.

Demikian juga halnya terjadi saat Ganjar resmi menjadi Capres PDIP.

Sekarang muncul berbagai ungkapan yang menyatakan Ganjar tunduk pada kemauan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Padahal, semua orang tahu, sebagai Presiden RI, Jokowi punya wewenang banyak dan kuat. Demikian juga nantinya Ganjar bila menjadi Presiden RI.

Bagaimana dengan posisi Jokowi sebagai Presiden RI dan nantinya Ganjar bila terpilih sebagai Presiden RI dalam kaitannya dengan pernyataan petugas partai?

Lawan-lawan Jokowi maupun Ganjar atau PDIP memberi penekanan negatif terhadap pernyataan petugas partai. Padahal ini bisa dilihat sebaliknya sebagai pertanda positip, terutama dalam rangka penyebaran/ distribusi kekuasaan.

Kita bisa bandingkan dengan Soeharto saat menjadi Presiden RI. Kekuasaan sepenuhnya ada di tangannya. ABRI menjadi petugasnya. Bahkan Trias Politica (Legislatif, Judikatif, dan Eksekutif) yang secara klasik merupakan upaya penyebaran/ distribusi kekuasaan untuk tidak dimonopoli oleh pemerintah semuanya menjadi petugas Soeharto.

Oleh karena itu, pernyataan petugas partai bisa juga dilihat sebagai upaya menambah kepercayaan rakyat bahwa Presiden RI yang dicalonkan oleh PDIP tidak boleh berbuat “semau gue”. Ada sebuah partai besar yang mengawasinya dan bertanggungjawab atas tindaktanduknya.

Partai besar itu akan menegurnya bila dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsip partai. Pernyataan Bu Ketua bahwa Presiden RI yang mereka calonkan adalah petugas partai menjanjikan tindakan lebih keras dapat dilakukan oleh partai bila Presiden keluar dari jalur partai.

Itu juga artinya bahwa Presiden RI akan didukung secara maksimal dan optimal oleh partai untuk melaksanakan keputusan-keputusannya yang dianggap sesuai dengan kemauan partai.

Rakyat akan menjadi pengamat langsung apakah PDIP melakukan tindakan sesuka hati sesuai kemauan Bu Ketua sendiri untuk menyetir presiden. Dan, Presiden sendiri punya banyak perangkat kuat untuk melawan Ketua Partai bila melakukan penyetiran sesuka hatinya.

Pertanyaannya adalah, apakah anda ingin Presiden RI sejalan dengan skenario PDIP dalam mengurus bangsa dan negara ini?

Untuk menjawab pertanyaan itu, pelajarilah partai itu dengan seksama. Jangan termakan issue-issue murahan yang kadang, seperti dulu, tidak menerima pemimpin perempuan dan lain sebagainya.

Kalau pernyataannya “petugas partai”, terlepas itu dinyatakan oleh ketua umumnya, yang dinilai adalah partainya. Alat pengawasan kita sekarang ini sudah banyak. Selain Trias Politica yang klasik, ada pilar ke empat yaitu media konvensional dan bahkan pilar ke lima media sosial.

Baik Presiden RI maupun Ketua Partai manapun tidak mudah melakukan tindakan sesuka hatinya. Kok takut sekali dengan istilah petugas partai? Apa kamu masih takut sepatu laras dan nyengir ujung bajonet seperti di Jaman Soeharto?

Pilih mana, penyebaran kekuasaan ke seluruh elemen bangsa dan negara atau konsentrasi kekuasaan pada sekelompok kecil?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.