Sesungguhnya dinasti politik (oligarki) keluarga JW dimulai semenjak tahun 2021 yang lalu. Ada pro dan kontra tentang dinasti politik JW, terutama para pendukung PS-GRR. Mereka akan berjamaah dalam satu tarikan nafas untuk berucap apa yang dilakukan JW saat inibukanlah dinasti politik.
Karena tidak melanggar undang-undang.
Hal ini berbeda dengan para pendukung GP-MMD. Mereka menyatakan apa yang dipertontonkan oleh JW saat ini adalah dinasti politik (oligarki). Saya 100% mendukung pendapat ini.
Sebenarnya amat sangat sederhana untuk menilai JW melakukan dinasti politik atau tidak. Apakah ada unsur nepotisme (sifat) di sana? Kalau melihat dari sudut pandang ini, orang yang tidak berpendidikan pun akan sepakat dan setuju dengan saya.
Mengapa para pendukung mati-matian membela (bukan dinasti politik) PS-GRR?
Ya, karena mereka terjebak dalam pemahamannya sendiri. Ya, saya pun berpendapat oligarki bisa diperdebatkan dalam kondisi lndonesia saat ini (pemilihan langsung).
Sesungguhnya apa yang terjadi hari ini adalah kesalahan dari lbu MSP dan PDlP. Mereka membiarkan masing-masing GRR dan BN menjadi Wali Kota Solo dan Wali Kota Medan. PDlP tidak mengira itu akan menjadi preseden buruk pada hari ini.
Pada tahun 2021 semua orang terbius termasuk lbu MSP dan PDlP dengan terpilihnya GRR dan BN. Seolah sebuah prestasi besar dan mereka dipuja-puja.
Saat itu di Solo ada 2 pasangan dari PDlP. Akhirnya pasangan senior mengalah dan memberikan karpet merah kepada GRR dan wakilnya. Peristiwa itu terulang kembali dalam level yang lebih tinggi pada hari ini.
Ibu MSP seharusnya melarang 2 anak muda itu untuk maju, karena JW masih berkuasa. Namun, lbu MSP permisif.
Hati-hati terhadap bahaya laten Orde Baru. Jika KlM menang dalam Pilpres 2024 nanti maka selamat menyongsong Orde Baru Jilid 2.