NGGUNTUR PURBA. KABANJAHE — Setelah terkuak pemberitaan tentang amburadulnya pembayaran dana tambahan penghasilan TPP terhadap 2 PNS di Puskesmas Payung (Kecamatan Payung, Kabupaten Karo) beberapa waktu lalu, kini tambah lagi ditemukannya Penggunaan Dana Kapitasi BPJS di Puskesmas itu.
Diduga adanya ketidakberesan secara administrasi maupun pelaksanaannya.
Awak media pun menanyakan dugaan itu kepada Kawal Sembiring Maha sebagai Kabid Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Karo. Sekaligus, meminta data-data penggunaan dana kapitasi BPJS kesehatan Puskesmas Payung. Kawal menyatakan, tidak ada data itu di Dinas Kesehatan Karo.
Ini mendorong awak media mengembangkan pembicaraan dan menanyakan lebih lanjut penggunaan dana kapitasi dari BPJS Kesehatan di 18 Puskesmas lain di Kabupaten Karo. Apakah juga tidak ada data-datanya di Dinas Kesehatan Karo?
Kawal Sembiring Maha tidak menjawab secara tegas. Dia justru mengalihkan ke pembicaraan lain.
Lalu, awak media pun menanyakan hal itu ke Imanuel Elihu Tarigan SH sebagai Direktur LBH Karo Berubah. Menurutnya, jika data-data penggunaan dana kapitasi dari BPJS Kesehatan oleh Puskesmas Payung, wajib ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Karo.
Karena, sebelum dana kapitasi BPJS Kesehatan diberikan kepada Bendahara Puskesmas Payung, Kepala Puskesmas Payung wajib terlebih dahulu menyerahkan Rencana Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi BPJS kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Karo.
“Kepala Puskesmas Payung setiap bulan wajib memberikan laporan realisasi pendapatan dan belanja dana kapitasi BPJS Kesehatan kepada Dinas Kesehatan Karo. Ini sesuai dengan Peraturan Presiden No.32 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah,” papar Imanuel yang juga pengacara 2 PNS Puskesmas Payung.
Patut diduga, Kabid Pelayanan Kesehatan (Kawal Sembiring Maha) ada main mata dengan Kepala Puskesmas Payung (dr. FG) terkait tidak adanya data penggunaan dana kapitasi BPJS Kesehatan Puskesmas Payung di Kantor Dinas Kesehatan Karo.
Ketika awak media mencoba mengkonfirmasi tentang penggunaan dana kapitasi BPJS kepada Kepala Puskesmas Payung melalui telepon seluler, HP dr. FG tidak aktif sama sekali.
Imanuel Elihu Tarigan SH berharap untuk ke depannya Kepala Dinas Kesehatan Karo (drg. Irna beru Meliala) lebih intens dan proaktif dalam mengawasi kinerja bawahannya.
“Itu penting demi terwujudnya transparansi dana kapitasi BPJS Kesehatan di Kabupaten Karo,” ujarnya.