B. KURNIA PARGAULAN P. KABANJAHE. Pemkab Karo mengadakan seminar Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Karo TA 2015 di Aula Kantor Bupati Karo (Kabanjahe) [Selasa 29/9]. Seminar ini dihadiri puluhan para warga Karo dari kaum rohaniawan pimpinan agama-agama Islam, Kristen, Katolik, Budha dan Hindu yang berasal pula dari unsure-unsur pendeta, ustad, pemuda lintas agama dari gereja dan masjid, 11 camat dan OKP serta Ormas keagamaan.
Seminar dibuka oleh Sekdakab Karo Sabrina br Tarigan didampingi Kepala Bakesbang Pol dan Linmas Karo diwakili Tulis Ginting dan Panitia Salomo Surbakti.
Seminar sehari ini 3 narasumber; Kepala BIN Daerah Sumut, Ketua FKUB Sumut, dan H. Maratua Simanjuntak dengan topik “Peranan dan langkah-langkah FKUB dalam peningkatan Kerukunan Umat Beragama” dan Kasubbag Hukum dan KUB Kanwil Kemenag Sumut, H Syafaruddin Lubis, dengan judul “Peran Pemerintah dalam menjaga Kerukunan antar Umat Beragama” yang masing-masing disambut hangat para peserta seminar.
Badan Intelijen Nasional (BIN) Daerah Sumut disampaikan Kolonel Yan Pulung dengan topik “Menakar Radikalisme umat beragama untuk kepentingan Bangsa dan Negara RI” yang disampaikan dengan seksama diawali pengertian Radikal; yakni diklasifikasi sebagai ekstrim, menyeluruh, fanatik, revolusioner dan fundamental yang buahnya menimbulkan teror. Radikalisme berkembang secara transnasional dan transreligion di berbagai negara serta dialami semua agama dengan menggunakan simbol-simbol agama berdalih pemurnian ajaran agama.
Menurut mantan Dandim Tanah Karo ini, ada 5 hal sebagai faktor penyebab munculnya radikalisme agama; Pemikiran, Ekonomi, Politik, Sosial dan Psikologis. Biasanya terlihat sebagai aksi internal sebagai pemicu dan aksi eksternal sebagai pemacu yakni pemahaman ajaran agama secara sempit dan dangkal atau tekstual, mau menang sendiri (Truth Claim), ancaman, pelecehan terhadap agama (ajaran, simbol, tokoh) maupun rangsangan media massa.
“Radikalisme agama, harus menjadi prioritas yang perlu diwaspadai karena dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya perselisihan diantara komponen bangsa sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bersama,” kata Yan Pulungan.
Ditambahkannya, perlu solusi dengan multi approach melalui pendidikan formal maupun non formal untuk menciptakan lingkungan bersahabat dan toleran antar umat beragama. Juga diperlukan pembinaan warga melalui Ormas dan OKP serta pencerahan melalui media massa dengan siaran yange edukatif serta penegakan hukum tanpa memandang mayoritas-minoritas, dominan atau minim.
“Kaya atau miskin dan yang lainnya,” papar Yan Pulungan yang dikenal ramah ini.
Pada kesempatan diskusi kelompok, peserta menyampaikan buah pikir dalam rangka mengurangi konflik maupun pergesekan di tengah-tengah masyarakat. Kiranya pihak pemerintah berlaku adil dalam melakukan pelayanan bagi keenam agama yang ada tanpa memandang sebelah mata salah satunya, Pemerintah harus mendukung penuh pembinaan kerukunan umat beragama khususnya dalam peningkatan ajaran agama yang dianut warga melalui pembinaan pimpinan-pimpinan kelompok agama serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan dalam perayaan hari besar agama secara adil dan merata serta berkesinambungan.
“Dalam setiap forum nasional hendaknya mengundang pimpinan keenam agama maupun dalam ucapan mengawali Kata Sambutan senantiasa mengucapkan lengkap salam keagamaan keenam agama yang ada di tengah-tengah Bangsa Indonesia,” sebagaimana dipaparkan oleh Marhen Sembiring dari GBKP Kabanjahe dan Bernard Kurnia Pangaribuan dari GPdI Sumbul.
Sayang sekali dalam acara pembicara tamu-tamu dari luar Karo ini tak menggubris sama sekali dalam omongannya, sehingga seakan-akan tak menghargai dan tak melihat existensi Karo dengan KEARIFAN LOKALnya. Bagaimana mereka mau ‘berdamai’ di Karo kalau tak mau sama sekali menyinggung dan memperhatikan prinsip KEARIFAN LOKAL KARO? Sikap dan cara pandang begini sangat tak arif, ngomong soal kedamaian di Karo tanpa menyinggung prinsip kehidupan dan kedamaian suku Karo pemilik tanah ulayat tempat diskusi tamu-tamu perdamaian itu. Ngomong soal macam-macam kedamaian tetapi melupakan existensi Karo ditempat mereka berpijak, dimana disitu berlaku prinsip kearifan lokal Karo, Sangkep Nggeluh Karo yang menjadi dasar dan prinsip kedamaian dan prinsip dasar kehidupan suku Karo.
Mungkinkah bicara soal kedamaian di Karo tanpa mengindahkan soal-soal yang prinsipial bagi orang Karo penghuni tanah ulayat itu? Tak mungkin, dan sudah terlalu banyak pengalaman dan pelajaran pahit di Indonesia dan seluruh dunia dalam ethnic revival dunia. Walaupun sikap ini bukan bermaksud menghina, tetapi sepatutnyalah ada penghargaan atau pernyataan penghargaan dalam pembicaraan, akan cara pikir dan adat istiadat Karo dalam menghargai kehidupan Karo dengan filsafat Sangkep Nggeluhnya, filsafat hidupnya yang masih hidup karena masih dipakai dan dihargai oleh semua orang Karo seluruh dunia!
Prinsip kedamaian hidup Karo dengan Sangkep Nggeluhnya sudah teruji sejak ribuan tahun. Orang Karo dimana saja dan terutama di Karo masih menghargai dan menghormati prinsip Sangkep Nggeluh Karo itu. Pakailah ini sekarang juga bagi semua yang tinggal dan hidup di Karo. Akui dan Hargailah cara hidup dan cara pikir adat istiadat tiap daerah ulayat satu suku bangsa di Indonesia, yang memang terdiri dari banyak suku bangsa dan disatukan dalam Bhineka Tunggal Ika. Prinsip dasar kelanjutan hidup Bhinneka Tunggal Ika tak mungkin lain ialah Pengakuan dan Penghargaan terhadap tiap suku bangsa yang ada didalamnya.
Orang Karo menganut berbagai agama, tetapi tak pernah ada persoalan bagi agama manapun di Karo, karena orang Karo sangat menghargai sesamanya dalam Sangkep Nggeluh Karo walaupun berlainan agama atau pemeluk agama apa saja. Ini bisa terlihat sangat jelas kalau ada upacara (adat) di Karo semua agama ada disitu dan semua berada dalam kearifan lokal, dalam perkade-kaden Rakut Sitelu Tutur Siwaluh Merga Silima. Di Karo inilah DASAR KEHIDUPAN dan PRINSIP KEDAMAIAN yang sudah teruji selama ribuan tahun sejak adanya sivilisasi Karo lebih dari 5000 tahun lalu.
Salam KEARIFAN LOKAL KARO
Salam Mejuah-juah
MUG