Dalam menanggapi kritik SBY atas pemerintahan Jokowi, anggota Fraksi PDIP di DPR Eva Kusuma Sundari bilang: “Itu tugas oposisi”. Betul memang, kritik akan selalu mendorong pemikiran baru, bagi yang dikritik dan bagi rakyat banyak kalau kritiknya terbuka dan dihidangkan juga ke publik. Semua di atas meja. Kritik SBY itu terbuka dan semua bisa menilai. Itulah perbedaan pemerintahan seorang diktator dan pemerintahan demokratis yang terbuka dan merakyat.
Kritik bisa menjadi PENCERAHAN dan pastilah juga jadi sumber peningkatan PENGETAHUAN bagi publik dan juga bagi pejabat negara dalam semua tingkat. Dan itulah yang sudah terjadi dan bakal terjadi terus dengan semua kritik SBY maupun kritik lainnya kepada pemerintah Jokowi.
“Tapi bagaimana memimpin ini soal gaya kepemimpinan saja, Pak Jokowi kabinetnya dinamis tapi output jelas,” ujar Eva.
Yang menarik ’dinamis’nya itu saya kira, artinya selain mengutamakan output tadi, juga lebih melihat ke kemungkinan perubahan yang positif. Misalnya, karena lebih flexibel dalam menghadapi ’pertengkaran sesama menteri’.
Berapa banyak informasi dan pengetahuan berharga didapatkan oleh publik dari 
’konflik’ kedua menteri itu?; yaitu menteri SS yang menutupi kepentingan neolib di Freeport dan Masela, sedangkan menteri RR membuka dan menelanjanginya demi kepentingan nasional Indonesia. Berapa banyak yang dibongkar dari Freeport dan Blok Masela, dan berapa banyak yang positif dari ’konflik’ itu bagi publik dan nation Indonesia. Betapa besar artinya ’pertengkaran’ dua menteri ini bagi kepentingan nasional RI.
Kemudian terlihat juga bahwa Jokowi membenarkan usul RR untuk membangun Blok Masela di darat. Putusan ini sangat disesuaikan dengan kepentingan rakyat, dari segi biaya dan juga dari segi keterlibatan publik dalam pembangunannya. Begitu juga dengan kontrol publik yang pasti lebih kecil atau tak mungkin kalau dibikin di tengah laut.
Kontrol publik ini adalah salah satu ’setan besar’ yang sangat ditakuti oleh neolib dan perusahaan neolib pada umumnya. Hakekat persoalan dalam ’pertengkaran’ menteri itu telah jadi terbuka dan berada di atas meja publik. Publik jadi tahu semua. Itulah KETERBUKAAN DAN PARTISIPASI PUBLIK.
“Pahami dan implementasikan tata kerja, mekanisme dan prosedur yang berlaku di Kabinet Indonesia Bersatu,” ujar SBY.
Mungkinkah publik bisa tambah banyak mengerti soal Freeport dan Masela seperti sekarang ini kalau pakai prosedur SBY ini?
Ayo Pak SBY, kembangkan lagi ’prosedur’ kritiknya sehingga lebih menambah informasi dan pengetahuan bagi publik!