RIMANTHA GINTING. MEDAN. Konfercab Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sumatera Utara telah berlangsung kemarin [Selasa 10 Maret 2015] di Asrama Haji Medan. Salah satu keputusan dari Konfercab yang dihadiri oleh pengurus PDIP Pusat Efendi Simbolon ini adalah memilih Ralin Sinulingga sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Langkat untuk periode mendatang.
Terpilihnya Ralin Sinulingga sebagai Ketua PDIP Langkat ikut menyemarakkan grup facebook Jamburta Merga Silima (JMS) dimana beberapa member grup ini mengucapkan selamat kepada Ralin yang juga member JMS.
Seorang member JMS mengatakan kepada Sora Sirulo, kita bangga seorang putra Karo terpilih memimpin sebuah organisasi atau partai politik yang bergelut dalam soal kebangsaan dan kenegaraan untuk seluruh Indonesia meski kepemimpinannya itu ada di tingkat daerah, yang dalam hal ini sebagai Ketua DPC Kabupaten Langkat.
Lanjut dikatakannya, bukan hanya di PDIP, di partai-partai lain atau organisasi-organisasi tingkat nasional lainnya pun kita patut bangga dan mendukung orang-orang Karo mendapat kesempatan memimpin.
“Kita bukan sukuisme. Tapi, jangan lupa, wawasan orang-orang Karo tentang kebangsaan dan kenegaraan sudah sejak dari dulu berangkat dari sisi kekaroannya. Ada suku yang berangkat bukan dari nilai-nilai sukunya tapi dari nilai-nilai agama yang dianut oleh kebanyakan warga sukunya. Uniknya orang-orang Karo, selalu berangkat dari nilai-nilai budaya sukunya dalam memandang dan menanggapi geliat berbangsa dan bernegara,” papar anggota JMS ini.
Adapun kepengurusan DPC PDI Kabupaten Langkat yang baru menurut Ralin Sinulingga kepada Sora Sirulo adalah sebagai berikut: Ralin Sinulingga SE (Ketua), Sugiono Spd (Sekretaris) dan Hasrizal SH (Bendahara).
Konfercab PDIP se Sumut ini telah berhasil melantik Ketua-ketua DPC masing-masing kabupaten/ kota di Provinsi Sumatera Utara kecuali untuk Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi dan Kota Medan. Menurut Ir. Taufan Agung Ginting yang merupakan salah satu pengurus DPD PDIP Sumatera Utara ini, DPC PDIP Karo dan DPC PDIP Dairi mengalami deadlock karena tidak memenuhi aturan tata tertib organisasi.
Uniknya orang-orang Karo, selalu berangkat dari nilai-nilai budaya sukunya dalam memandang dan menanggapi geliat berbangsa dan bernegara,” papar anggota JMS ini.
Betul memang pernyataan anggota JMS itu. Karena itu dulu kita sering dituduh sukuisme, primordial, separatis, menentang persatuan dsb.
Tuduhan-tuduhan itu datang dari suku-suku pesaing, dan juga dari diktator Soeharto ketika berkuasa dengan jawanisasi dan islamisasinya. Tanah-tanah ulayat penduduk asli daerah banyak dirampok dan pindah tangan ke pendatang dengan modal ‘satu nusa satu bangsa’ dan dengan ‘persatuan dan kesatuan nasional’. Penduduk asli minoritas yang rendah mobilisasi etnisnya kalah total dan tak ada yang memihak mereka. Dengan senjata ‘satu nusa satu bangsa’ dan ‘SARA’ tanah-tanah penduduk asli hilang dan kekuasaan pindah ke tangan pendatang. Di Sumut terjadi di Dairi Pakpak dan Simalungun. Di Kalbar dan Kalteng, juga di daerah Poso.
Tuduhan-tuduhan itu sekarang kita pelajari secara mendalam dan ilmiah. Kita membongkar dan memberi pencerahan terus menerus bahwa tuduhan-tuduhan itu adalah unsur-unsur utama dari ethnic competition, soal mana sudah juga ditulis banyak oleh ahli-ahli antropolog/sosial dunia. Kita mengungkapkan itu dalam KBB dan siaran-siaran lainnya demi pencerahan untuk semua, orang Karo maupun diluar Karo.
Th 1948 wk presiden Hatta bilang suku Karo adalah pahlawan. Bukti bahwa jiwa kebangsaan dan nasionalis orang Karo ada di puncak dalam melawan penjajahan demi kemerdekaan RI. Beberapa pejuang Karo sudah diresmikan jadi pahlawan nasional,, tetapi jumlah pahlwan pejuang Karo sebenarnya sangat banyak, karena semua juga ikut berjuang dan berkorban tanpa pamrih, seperti penilaian wk presiden Hatta itu. Dalam perjuangannya melawan perampokan tanah di Deli/langkat, semua anggota dewasa keluarga Surbakti Badiuzzaman ikut aktif melawan penjajahan Belanda di Deli. Banyak ditangkap dan dibuang oleh Belanda ke pengasingan diluar Sumatra Jadi orang Karo bukan separatis atau anti berbangsa.
Begitu juga sekarang kalau kita memberi pencerahan yang luas soal ethnic competition, tidaklah berarti kalau kita menentang persatuan. Menjelaskan kontradiksi dan pertentangan dalam ethnic competition adalah penting sekarang ini, karena persoalah ethnic competition adalah masalah fatal di era globalisasi.
Ini terjadi disemua negeri ex kolonial. Penguasa kolonial meninggalkan luka-luka yang sangat mendalam bagi etnis-etnis yang tidak populer bagi orang Belanda. Daerah-daerahnya ditentukan batasnya menurut kepentingan kolonial, dan orang asli diam saja tak berkuasa, seperti daerah orang Karo di Deliserdang dipisahkan dari tanahkaro. Dan sekarang dikuasai pendatang, dan dirusak lingkungannya. Pendatang dan etnis asli berada dalam situasi bersaing dalam ethnic competition. Tak bisa dielakkan.
Pendatang yang berkuasa di Deliserdang daerah ulayat orang Karo berusaha ketat pegang kekuasaan menyiingkirkan penduduk asli orang Karo. Ini bukan rahasia termasuk lingkungannya dirusak terus menerus. Perjuangan etnis Karo disini untuk mempertahanka kultur dan tanah ulayatnya. “Culture war can be deadly serious” kata prof Frank Salter dalam ‘the war against human nature’.
Dia tulis:
“Minorities, because they are more mobilised, may often have cultural influence far out of proportion to their numbers, and their influence is magnified if they have elite status.”. Di Deliserdang mereka bukan hanya punya status tetapi berkuasa. Orang asli Karo harus mempelajari ini semua dan berjuang, demi keutuhan nation ini. Dulu orang Karo berjuang menentang Belanda, sekarang menentang ketidakadilan dan perusakan lingkungan atas daerah ulayatnya sendiri.
MUG