Kolom Eko Kuntadhi: KETIKA SI MISKIN MENSUBSIDI YANG MAMPU — Iuran BPJS naik?

Buat masyarakat miskin yang iurannya ditanggung pemerintah, kenaikan itu gak ada rasanya. Dulu, sesuai dengan Perpres No.82/2018, iuran mereka hanya Rp 25 ribu. Sekarang iurannya naik jadi Rp 42 ribu. Tapi kan, dibayarin pemerintah. Mau berapapun, ya gak terasalah. Berapa peserta BPJS yang iurannya ditanggung pemerintah?

Kolom Boen Syafi’i: MENGKRITIK JOKOWI BELUM TENTU BENCI

“Mental kere,” sebuah judul tulisan di FB yang tendensius, ditujukan kepada mereka yang tidak setuju iuran BPJS naik. Kere? Ya saya kere. Saya gak punya slip gaji apalagi digaji. Saya kerja gak ikut pemerintah, tapi tetap tertib membayar pajak. Meskipun saya kere, (maaf bukannya sombong) kami mengikutkan program BPJS kepada 3 orang janda tua, 1… Continue reading Kolom Boen Syafi’i: MENGKRITIK JOKOWI BELUM TENTU BENCI

BPJS Kesehatan Gelontorkan Rp 11 Triliun untuk Bayar Rumah Sakit

Kacab BPJS Kesehatan Karo (Sry Widyastuti) didampingi Kasubbag Umum (Unggul Pasaribu) saat memberikan Konferensi Pers di kantornya Jl. Rata Perangin-angin, Kabanjahe.

B KURNIA P.P. KABANJAHE – BPJS Kesehatan menggelontorkan dana sebesar Rp 11 triliun untuk membayar hutang klaim jatuh tempo BPJS Kesehatan kepada rumah sakit. Di luar itu, BPJS Kesehatan juga melakukan pembayaran sebesar Rp 1,1 triliun dalam bentuk dana kapitasi kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Kolom Muhammad Nurdin: DI-SKAKMAT EMAK-EMAK

Di salah satu bagian Pasar Berastagi. Foto: JULY CRISTY

Di sebuah warung fotokopi. Tak jauh dari rumah sakit tempat anak ke dua lahir. Beberapa dokumen difotokopi untuk keperluan pembuatan akta kelahiran. Saat kartu BPJS dikopi, seorang bapak bergaya kasual bertanya: “Itu kartu apa, pak?” Jawab saya ringan: “BPJS, pak.” Dimulailah obrolan tentang tetek-bengek BPJS. Mulai dari buatnya di mana, jadinya berapa hari, sampai manfaatnya.

Capaian Program JKN-KIS, BPJS Kesehatan Cabang Kabanjahe

B. KURNIA P.P. KABANJAHE. Bergulirnya program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) berdampak positip terhadap pelayanan kesehatan masyarakat secara umum. JKN-KIS membuka akses lebih besar kepada masyarakat untuk mendapat jaminan pelayanan kesehatan. Secara bertahap, JKN-KIS pun terus berkembang dan bergerak menuju cakupan semesta. Sampai saat ini, secara nasional jumlah masyarakat yang telah mengikuti Program… Continue reading Capaian Program JKN-KIS, BPJS Kesehatan Cabang Kabanjahe

Petani Dairi Antusias dengan BPJS Ketenagakerjaan

RISNAWIN HUTAURUK. SIDIKALANG. Puluhan pengurus Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Dairi berkumpul di Aula KTNA Kabupaten Dairi, Sidikalang [Rabu 26/7] untuk menerima penyuluhan dari Kepala BPJS Ketenagakerjaan KCP Kabupaten Karo, Sanco Manullang.

Jalan Rusak Parah di Langkat Hulu

Laporan Friens Tarigan Pelayanan kesehatan yang dicanangkan pemerintah melalui BPJS sangat membantu masyarakat Indonesia khususnya bagi orang-orang pedesaan. Seperti moto BPJS “Dengan bergotongroyong semua tertolong”  dengan premi Rp. 25.500/ bulan. Seorang pasien yang mesti dioperasi/ dibedah dengan biaya Rp. 40 jutaan lebih, bisa tak usah membayar sepeser pun. Akan tetapi, tidaklah demikian halnya yang dirasakan… Continue reading Jalan Rusak Parah di Langkat Hulu

Jerit Pilu Ibu Miskin Beranak Empat

IMANUEL SITEPU. MEDAN. Terkatung-katung tidak memiliki rumah serta tidak mempunyai pekerjaan tetap. Seperti yang dialami oleh Masdinar Lubis (28),  buruh cuci beranak 4 yang tinggal menumpang di rumah petak selebar 4 x 4 di kawasan bantaran sungai ini. Dia adalah potret kehidupan si miskin di Medan.

Manipulasi Rumah Sakit Terhadap BPJS

Sekedar pencerahan jelang Pilkada   Oleh: Aries Sebayang Berdasarkan pengamatan saya praktik kecurangan terhadap BPJS, Jankesmas, dll. dilakukan rumah sakit dengan beragam modus. Modus yang dilakukan bertujuan agar klaim tagihan rumah sakit ke BPJS Kesehatan membengkak.

Kolom Joni H. Tarigan: Kekeliruan Pemerintah

Beberapa kali ditemukan kesalahan yang telah  dilakukan oleh Jokowi. Kesalahan atau error yang baru-baru ini adalah tentang ketentuan BPJS. Banyak pengamat dan masyarakat yang begitu bertubi-tubi melontarkan kritikan atau bahkan dengan kata- kata yang lebih mengarah ke menghina atau mengejek. Tetapi, jika diamati, kebijakan Pak Jokowi (BPJS) yang salah, atau rincian peraturannya yang perlu ada perbaikan?

%d bloggers like this: