REFLEKSI AKHIR TAHUN 2015 Tak terasa kita sudah mendekati akhir Tahun 2015. Banyak fenomena politik yang menjadi perhatian publik selama ini. Salah satunya keanehan PDIP sebagai partai penguasa yang cenderung menerapkan manajemen konflik, seolah-olah berhadapan dengan Presiden Jokowi dalam menyikapi kebijakannya. Lalu, strategi konflik PDIP yang penuh resiko, ke mana ujungnya?
Ketua DPR telah lengser dari jabatannya karena terbukti bersalah di kasus Freeport. Jabatan Ketua DPR kosong untuk sementara. Berdasarkan UU MD3 Tahun 2014, maka kalau pemilihan pimpinan DPR adalah satu paket ketika salah satu pimpinannya DPR lengser. Secara otomatis logikanya harus ada pemilihan ulang paket pimpinan DPR apalagi yang lengser adalah Ketua DPR.
Pahlawan itu ketika kita saling menghormati dan toleransi meskipun beda visi. Pahlawan itu ketika sering membeli produk di pasar tradisional atau di PKL tanpa harus menawar serendah-rendahnya kayak kita beli di mall ,McD dan restoran besar lainnya yang berapapun dibeli sungkan menawar.
Dalam 3 minggu ini (Surat Edaran) SE Haters Speech telah menjadi perdebatan netizen di media sosial. Banyak sekali pro kontra dalam menyikapi SE Haters Speech Polri yang sebenarnya edaran tersebut ditujukan kepada internal Polri, terutama Polda-polda yang ada di daerah.
KORPORASI PENERIMA KONSESI HUTAN Sudah tidak eranya lagi korporasi lepas tanggungjawab terhadap kebakaran hutan yang telah dibuatnya di era rezim partisipatoris Jokowi. Saatnya korporasi penerima konsesi turut serta menuntaskan kabut asap melalui program Corporate Sosial Responsibelity (CSR) untuk menyediakan supply masker dan oksigen untuk warga daerah sekitar konsesi agar bisa bertahan di tengah asap.
III. Bidang Politik Hukum keamanan dan kebijakan strategis Jokowi 1. Presiden Jokowi telah berhasil membujuk Malaysia mencabut mercusuarnya dari wilayah Indonesia saat dua hari memimpin bangsa ini
Dalam dua minggu akhir-akhir ini, kita dihebohkan oleh manuver DPR melakukan evaluasi UU KPK. Ada upaya anggota DPR dari KIH dan KMP untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh kinerja KPK selama 12 tahun. Publik pasti memandang kinerja KPK sudah menunjukkan progess signifikan dalam menunjukkan eksistensinya dalam memberantas korupsi di Indonesia. Namun, ada beberapa catatan eksistensi KPK…