IMANUEL SITEPU. TANJUNGMERAWA. Jika terbukti adanya dugaan penjualan kantor Afd III di Kebun Bandar Klippa merupakan Aset PTPN 2. Seharusnya Dirut PTPN 2 Bhatara Moeda Nasution melakukan pemecatan terhadap pejabat tingkat direksi maupun pejabat kebun yang ikut melegonya dan menyerahkan persoalan tersebut ke ranah hukum. Demikian dikatakan Ir M. Idris Nasution, Ketua Umum SP Bun PTPN 2 kepada sejumlah wartawan [Jumat 5/7] di Tanjungmerawa.
“Guna mengetahui siapa saja yang ikut bermain dalam pengkisan aset perusahan ini, secara kelembagaan, saya sangat mendukung Kejaksaan maupun pihak kepolisian melakukan penyelidikan,” katanya.
Menurut Idris, mustahil pejabat Kebun Bandar klippa tidak mengetahui siapa pelaku pembongkaran dan pemagaran Kantor Afd III. Itu tidak dilakukan di malam hari dan dalam waktu singkat.
“Bangunan Kantor Afd III itu milik Negara Cq PTPN 2. Jadi, tidak boleh dialihkan atau dijual kepada pihak ke tiga. Seandainya pengalihan aset tersebut terjadi maka sudah pasti mendapatkan izin dari Menteri BUMN, Namun, proses pengalihan Aset itu bukan semudah membalikkan telapak tangan,” katanya lagi.
Jika pihak Kejaksaan maupun Kepolisian ada menemukan oknum Karyawan PTPN 2 terlibat penjualan kantor Afd III itu harus diproses secara hukum dan dipenjarakan. Tidak mungkin Manejer Kebun Bandar Klippa tidak mengetahui siapa pelaku pembongkaran kantor tersebut. Ini yang perlu diselusuri,” paparnya dengan nada tinggi.
Tak jauh beda seperti yang diucapkan sejumlah sumber di Kantor Direksi PTPN 2. Para sumber yang meminta namanya tidak disebut-sebut dalam pemberitaan mengatakan:
“Kalau Manejer Bandar Klippa Ir Tri Wahyudi tidak mengetahui siapa pelaku pembongkaran atau pengalihan kantor Afd III itu, maka kinerjanya perlu dipertanyakan. Pembangunan pagar itu bukan dilakukan secara sembunyi. Pihak PTPN 2 sendiri memiliki senjata pamungkas untuk menjobloskan para pekerja bangunan itu,” jelas mereka dengan menggeleng-gelengkan kepala tanda tak habis mengerti hal itu bisa terjadi.