Jokowi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Republik Indonesia tentu saja harus, bahkan wajib, dikritik oleh rakyat Indonesia. UUD 45 jelas mengatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan salah satu kedaulatan itu adalah “Protest” kepada siapapun yang memegang jabatan di negeri ini, termasuk Presiden.
Saya memahami mengapa mereka yang tadinya mendukung Jokowi kemudian berubah haluan menjadi pengkritik nomor satu bagi Jokowi. Bukan Jokowi secara personal, tapi Jokowi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
Di satu sisi kita perlu memberikan apresiasi atas kebijakan Jokowi yang secara “brutal” membangun infrastruktur dari Sabang sampai Merauke. Harga bensin yang tadinya tinggi di wilayah Papua menjadi sama. Bandara hingga pelabuhan untuk kepentingan ekonomi dibangun secara massive, etc.
Tapi, di sisi lain, penegakan hukum terlihat begitu lemah di era Jokowi. Lihat saja, seorang buronan negara masih bisa melakukan aktivitas propaganda politik bahkan dalam “persembunyiannya” di suatu negara.
Kejadian semacam ini hanya ada di Indonesia dan menjadi paradox ketika itu justru terjadi di zaman Jokowi yang reputasinya dikenal luas di dunia luar. Tapi, di dalam negeri sendiri, Jokowi bisa dengan mudah dipermainkan. Bahkan dilecehkan oleh sekelas buronan.
Politik akomodatif yang dimainkan oleh Jokowi sudah tidak mengenal nilai-nilai “ethic”. Bahkan siapapun akan diajak kerja sama asal tidak mengganggu kekuasaan dia. Kasus “loncat pagar” sudah menjadi fenomena yang biasa dalam politik Indonesia.
Perhatikan mereka yang tadinya sangat “garang” menghina, mengkritik, bahkan membenci seorang Jokowi bisa menjadi juru bicara. Mereka yang tadinya bergabung dalam satu oposisi besar menjadi rontok loncat pagar karena kekuasaan memang selalu menggiurkan. Cuman saja, saya tetap percaya pada nasehat seorang Gandhi, bahwa politik tanpa prinsip hanya akan melahirkan kegaduhan yang norak dan itulah yang terjadi di Indonesia saat ini.
Jadi, bagi saya, mereka yang terus melancarkan kritik terhadap Jokowi adalah bentuk nyata dari demokrasi yang sedang berjalan secara alamiah. Dimana keterbukaan, kebebasan berpikir dan berpendapat dijamin oleh UUD 45. Tidak ada satu pun yang memiliki hak untuk membungkam kebebasan tersebut.