Terlepas dari pro dan kontra selama pemerintahan Jokowi, satu hal yang perlu kita sadari adalah bahwa lubang otoritarianisme belum tertutup pasca reformasi. Justru problem otoritarianisme berwajah agama semakin terbuka.
Pemerintahan Jokowi yang penuh dengan dinamika, terutama di wilayah hukum masih menyisahkan kekecewaan serius, berbagai masalah hukum terutama hukum-hukum yang berpijak di atas ilusi masih menjadi alasan mengapa orang-orang baik dan berkwalitas begitu gampang disingkirkan.
Ini jelas bukan pekerjaan langsung jadi, ada banyak peraturan perundang-undangan yang perlu ditinjau ulang. Cuman saja, bagaimana memanfaatkan waktu yang cukup singkat dalam menjawab berbagai problem kebangsaan yang semakin hari semakin tidak rasional.
Terakhir soal Riziek yang kasus penghinaan terhadap simbol negara di SP3 kan, ini membuktikan bahwa pemerintahan Jokowi sangat lemah dalam proses penegakan hukum, karena kendali-kendali hukum tidak sepenuhnya dikuasai oleh Jokowi.
Kekecewaan demi kekecewaan rakyat bisa menjadi senjata yang mematikan bagi elektabilitas Jokowi di Pemilu mendatang. Sementara kita tau bahwa kandidat yang muncul ke permukaan juga bukanlah orang-orang yang punya record dan integritas yang bagus.
Di sinilah suara rakyat menjadi signifikan. Jika rakyat mengambil posisi keliru seperti tragedy Jakarta, maka soal-soal kebebasan yang menjadi spirit reformasi bisa hilang ditelan oleh apatisme rakyat akan demokrasi Indonesia.
Bagi saya pribadi, sikap terbuka tetap harus dipertahankan, sambil menjelaskan bahwa perubahan bukan hanya butuh waktu, tapi butuh strategi yang adaptif.