Kemenangan Jokowi pada Pilpres 2014 lalu, hingga kini, masih kejutan besar bagi Singapura. Sebelumnya para pejabat tinggi Singapura sama sekali tidak yakin Jokowi berhasil menjadi Presiden Indonesia. Pasalnya, Jokowi di kancah politik nasional Indonesia dipandang masih bau kencur alias belum berpengalaman.
Penilaian Singapura itu didasarkan pada kekuatan Jokowi yang hanya didukung oleh PDIP, Nasdem, Hanura dan PKB. Tanpa didukung banyak partai, keluarga Cendana dan dukungan penuh SBY, mustahilah Jokowi menang.
Dalam kalkulasi Singapura, yang menjadi Presiden RI 2014 adalah Prabowo. Alasannya, Prabowo didukung banyak partai, keluarga Cendana dan secara implisit didukung juga oleh SBY. Dibanding dengan Jokowi, Prabowo punya modal dan kekuatan besar untuk memenangkan Pilpres di Indonesia.
Dalam strategi dan kebijakan politik luar negeri Singapura, jika Indonesia dipimpin oleh Prabowo, Indonesia diprediksi hingga 20 tahun ke depan, tidak akan banyak berubah. Dalam analisis para pengambil kebijakan politik negeri Singa itu, Prabowo tidak akan mampu membuat terobosan baru untuk memajukan Indonesia.
Di tangan Prabowo, Indonesia tetap terbelakang dan tidak maju-maju. Hal itu karena orang-orang di sekitar Prabowo dan lebih-lebih para elit pendukungnya adalah orang-orang lama yang terbiasa dengan gaya hidup priyayi dan akrab dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Prabowo lebih sibuk membalas budi berbagai Ormas berbaju agama, mengamankan kekuasaannya secara otoriter dan mengembalikan modal yang telah dikeluarkannya.
Jika keadaan Indonesia seperti itu, maka Singapura tetap jaya dan posisinya sebagai number one pengendali ekonomi ASEAN tak tergoyahkan, tanpa takut disaingi oleh Indonesia. Investasi Singapura di Indonesia pun aman dan Singapura menjadi tujuan utama orang Indonesia berobat, berwisata, berbelanja dan menuntut ilmu.
Menjelang Pilpres 2014 lalu, Singapura, negara-negara Eropa dan Amerika, tetap sangat yakin Prabowolah yang menjadi penguasa Indonesia selanjutnya. Walaupun hasil-hasil survei dalam minggu terakhir, posisi Jokowi Vs Prabowo sudah seimbang, Singapura tetap yakin Prabowo yang akan menang.
Prediksi itu membuat Singapura lebih banyak diam, kurang agresif dan enggan ikut ‘bermain’ di Pilpres 2014 lalu. Namun, apa yang terjadi kemudian? Jokowi menang meyakinkan dan langsung membuat gebrakan. Hasilnya dalam beberapa bidang, Indonesia di tangan Jokowi mampu mengalahkan Singapura.
Pertama, setelah Petral dibubarkan oleh Jokowi, Pertamina bisa menghemat pengeluaran sebesar Rp. 250 miliar per hari. Dana sebesar itu tadinya masuk ke kantong para broker minyak, logistic, refinery, perbankan, dan ke kantong Singapura sebagai settlement agent. Kini, Singapura kehilangan duit masuk dari Petral.
Ke dua, warga Indonesia yang biasanya memarkir duitnya secara total di Singapura, kini berkurang. Sejak UU Tax Amnesty, orang-orang berduit Indonesia sebagian diantaranya menarik duit mereka dan masuk ke Indonesia. Ada juga yang mengalihkannya dari Singapura ke negara lain agar lebih tersembunyi.
Ke tiga, Jokowi sukses menyulap Bandara Soekarno Hatta lebih besar dan modern. Hasilnya, Bandara Soekarno Hatta berhasil mengalahkan Bandara Changi di Singapura. Sepanjang tahun 2017, Bandara Soekarno-Hatta mencatatkan penumpang sebanyak 63 juta. Sementara Singapura mencatatkan jumlah penumpang 62,22 juta.
Dari segi luasan, Bandara Changi yang sebelumnya terluas di Asia Tenggara, kini digeser oleh Bandara Soekarno Hatta. Bandara Changi luasnya mencapai 13 kilometer per segi. Sementara Bandara Soekarno-Hatta tercatat memiliki luasan 18 kilometer per segi.
Ke empat, Pelabuhan Tanjung Priok di era Jokowi sudah mampu melakukan fungsi transhipment dan bersaing dengan Singapura. Sebelumnya, Pelabuhan Tanjung Priok hanya mampu bertindak sebagai pelabuhan bongkar (destination port). 5 tahun lalu, trafic container di Tanjung Priok hanya sekitar 6-7 juta TEUs. Sekarang, di Era Jokowi, tumbuh 2 kali lipat menjadi 11-12 juta TEUs.
Ke lima, beberapa perusahaan yang dulu diambil oleh Singapura seperti Danamon, Indosat, meraih keuntungan besar. Namun, di era kompetitif yang dilancarkan Jokowi, perusahaan-perusahaan Singapura itu harus berjibaku bersaing di Indonesia. Sebagai contoh, Indosat yang sahamnya dimiliki oleh Singapura, dulu sempat berjaya, kini kalah saing dengan Telkomsel.
Ke depan, jika Jokowi menjadi Presiden untuk periode ke dua, ada beberapa hal sedang dicanangkan oleh Jokowi untuk menyaingi Singapura.
Pertama, Jokowi akan memangkas tarif pajak untuk memperkuat daya saing ekonomi menghadapi Singapura. Undang-undang revisi tentang tarif pajak itu sedang dibuat. Jokowi mengatakan kalau di Singapura PPh Badan kena 17%, kenapa Indonesia harus 25% selama ini? Kalau Singapura bisa, mengapa Indonesia tidak bisa 17 persen?
Ke dua, Jokowi akan membuat satu pulau surga pajak. Di pulau itu nantinya ditetapkan suaka pajak dan insentif pajak menarik dengan pajak 0%. Wacana untuk membentuk suatu pulau surga pajak (tax haven) di Indonesia telah dilakukan oleh Malaysia.
“Kita juga punya pulau banyak, buat satu pulau untuk tax heaven, kenapa tidak (?), misalnya. Ini juga sedang dalam proses semua,” tegas Jokowi soal Singapura menjadi surga pajak itu.
Ke tiga, Indonesia Information Region (FIR) sektor A yang mencakup Batam dan Natuna dipastikan akan diambil alih oleh Indonesia dari Singapura pada akhir 2019 mendatang lebih cepat dari target 2024. Hal itu telah diungkapkan dengan pasti oleh Menteri Perhubungan (Budi Karya) awal Desember 2018 ini.
Pengambilalihan kontrol wilayah udara itu bertujuan untuk mengembalikan harga diri Indonesia karena bisa kembali memegang kendali atas ruang udara terbuka. Selama ini, Singapura melintas dengan enaknya di wilayah kedaulatan Indonesia.
Lucunya, pernah ada insiden dimana Singapura menegur Indonesia karena dibilang melanggar wilayah udaranya, padahal masih terbang di wilayah sendiri. Kejadian-kejadian ini tidak akan dibiarkan lagi oleh Jokowi jika Indonesia telah mengambilalih kontrol udara tersebut.
Efisiensi ekonomi yang dilakukan oleh Jokowi membuat Singapura semakin takut tersaingi oleh Indonesia. Itulah mengapa Singapura beberapa kali mengharapkan Jokowi lengser di tengah jalan. Pada tahun 2015, misalnya, Singapura mencoba menggoyang Jokowi lewat dollar yang meroket.
Ekonom ternama Nanyang Business School Singapore (Lee Boon Keng) melempar isu menakutkan dengan mengatakan nilai tukar rupiah bisa ambruk hingga Rp 25 ribu/ dolar AS jika Federal Reserve mulai melakukan normalisasi kebijakan moneternya.
Pernyataan Lee Boon Keng itu kemudian menimbulkan kekhawatiran di masyarakat Indonesia. Di bulan Juli-Agustus 2015, masyarakat Indonesia ramai-ramai membeli dollar Amerika. Akibatnya, nilai tukar Rupiah berhadapan dengan dollar pada akhir September 2015 hampir menyentuh angka Rp. 15.000/ dollar.
Pada 17 Juni 2015, Business Times, koran milik Strait Times yang dikelola Pemerintah Singapura secara terang menurunkan sebuah artikel berjudul ‘Indonesia, Malaysia at risk of repeating 1997-98 meltdown”.
Isinya kurang lebih menegaskan bahwa Indonesia bersama Malaysia akan mengalami krisis parah seperti pada tahun 1998. Jelas isu ini sengaja dilempar dengan motif ekonomi. Karena. jika Indonesia terkena krisis, Singapura bisa kembali berpestapora menjarah aset-aset vital Indonesia. Namun, apa yang diharapkan Singapura itu kemudian gagal di tangan Jokowi.
Menjelang Pilpres 2019, kini Singapura tidak bisa lagi berdiam diri. Mereka melihat, jika Jokowi memimpin Indonesia 5 tahun ke depan, Singapura yang kecil itu akan disaingi total oleh Indonesia. Oleh karena itu, Singapura mencoba mendukung lawan Jokowi, Prabowo, agar ketakutan Singapura tersaingi oleh Indonesia tidak menjadi kenyataan.
Para pejabat elit Singapura pun kini mencoba bermain. PM Singapura (Lee Hsien Loong) dalam instagramnya dengan bangga mengunggah pertemuannya dengan Prabowo. Bahkan Loong tak segan mendoakan Prabowo agar menjadi Presiden RI.
Bersama Arab Saudi, Australia, Inggris, Singapura memang dikenal sebagai proxy Amerika Serikat, sedang berusaha memenangkan Prabowo pada Pilpres 2019 in. Itulah sebabnya, saat ada kegiatan 212, Dubes Arab Saudi secara tidak langsung mendukung Prabowo.
Ketika KKB membantai para pekerja jembatan di Papua, Prabowo menolak berkomentar karena kaum separatis Papua itu didukung oleh Partai Hijau Australia. Pun ketika Australia berencana memindahkan Dubesnya ke Tel Aviv, Prabowo sama sekali tidak mengecam namun secara tidak langsung mendukung rencana Australia itu.
Jelas jika Jokowi tetap menjadi Presiden Indonesia ke depan, maka dalam waktu 5 tahun lagi, akan banyak kemajuan Indonesia yang membuat Singapura semakin tersaingi. Oleh karena itu, sebelum impian buruk itu terjadi, Singapura bersama dengan negara proxy lainnya berusaha melengserkan Jokowi lewat Prabowo. Begitulah kura-kura.