Diskusi dan musyawarah soal Dana Aspirasi di DPR beralih ke pengambilan keputusan menurut ’demokrasi liberal Barat’. Mayoritas jadi pemenang. Kasihan melihat yang minoritas, kalah suara karena lebih mengutamakan kepentingan rakyat dari pada duit.
”Akhirnya, tiga fraksi yang menolak dana aspirasi ini, yakni PDI-P, Nasdem, dan Hanura, kalah suara. Pimpinan sidang Fahri Hamzah pun mengetuk palu sidang dan mengesahkan peraturan mengenai dana aspirasi.”
Dana aspirasi berarti akan dijalankn juga. Hanya 3 partai yang tidak setuju. Partai- partai lain (7 fraksi) ingin ada kesempatan bagi-bagi duit, seperti bikin proyek dan menunjuk sendiri pelaksana proyek, tak ubahnya seperti pekerjaan seorang menteri.
“Saya melihat fungsi utama legislator dan pengawasan harus diutamakan, bukan ditambah menjadi eksekutor. Kalau regulator sekaligus eksekutor lalu yang ngawasi siapa?” kata politikus PDIP E. K. Sundari.
Dengan begitu, parlamen KMP yang bagikan duitnya, mereka jugalah yang mengawasi. Ini dia perkembangan baru parlamen KMP, hahaha . . . berkembang ke belakang, duit, duit, duitlah raja . . . karena duit agamanya atau politiknya jadi sama.
DPR KMP bakal jadi kepala proyek di daerahnya, sebagai hasil pungutan suara demokrasi liberal Barat itu, kemenangan mayoritas karena bakal dapat duit Rp. 20 M. Lumayan jugalah jumlah ini. Seorang DPR KMP berwenang sepenuhnya dalam penggunaannya. Dikontrol sendiri karena diri sendiri juga adalah anggota DPR.
Inilah enaknya demokrasi liberal Barat itu. Benar atau tidak, adil atau tidak, tetapi menang karena suara terbanyak, dan dapat pembagian Rp. 20 M tiap anggota DPR. Ini juga tentu bisa jadi salah satu bukti bagi kita bahwa demokrasi liberal Barat itu memang tak cocok dengan demokrasi ’kearifan lokal’ bangsa kita.
Parlamen KMP ini patuh sama demokrasi Barat, jika bisa bikin menang karenanya. Tetapi, bahwa demokrasi Barat itu prinsip dasarnya yang lain ialah sebagai legislatif dan pengontrol kekuasaan, bukan sebagai pejabat pembagi uang bikin proyek pembangunan di daerah, ini tak dihiraukan oleh DPR KMP. Jadi KMP pakai demokrasi Barat hanya di bagian yang menguntungkan mereka saja, seperti kalau dapat pembagian uang Rp. 20 M.
Demokrasi ’kearifan lokal’ atau demokrasi etnis/ suku, atau dalam konteks internasional sudah ada juga yang menyebutkan demokrasi kultur atau cultural democracy (Arlene Goldbard) pada akhir abad lalu. Juga disebut compatible cultural democracy (Daniel Osabu.Kle, 2000).
Daniel Osabu-Kle mendasarkan analisanya pada demokrasi penduduk asli Afrika sebelum datangnya demokrasi barat bawaan kolonial maupun demokrasi sosialis/ komunis dari gerakan kiri abad 19-20 di Eropah. Sama halnya dengan Indonesia, kedua tipe demokrasi ini sudah banyak bikin sesat dan merugikan perkembangan Afrika dan selanjutnya hanya dengan compatible cultural democracy itulah Afrika bisa dibawa maju menurut Daniel Osabu-Kle dalam bukunya Compatible Cultural Democracy: The Key to Development in Africa, March 1, 2000.
Dalam buku itu Osabu-Kle meyakinkkan bahwa negeri-negeri Afrika harus bisa memimpin dirinya sendiri dengan ‘using modified, indigenous political structures and ideologies, barulah bisa maju pesat. Atau dengan perkataan lain memakai kekuatan dalam kearifan lokal. Ini bertentangan dengan demokrasi liberal barat maupun dengan demokrasi sosialis/komunis.
[one_fourth]Catatan dari redaksi[/one_fourth]
Penulis menggunakan istilah “berkembang ke belakang” dalam tulisan ini yang sepertinya persis sama dengan istilah involution yang digunakan oleh antropolog Clifford Geertz, khususnya dalam agricultural involution sebagaimana terjadi di Jawa yang. Di Jawa, menurut Geertz, sebidang lahan diwariskan ke beberapa anak dan masing-masing anak mewariskan ke anak-anak mereka lagi. Akibatnya lahan tidak cukup untuk dibagi lagi. Kalangan akademik Indonesia biasa menterjemahkan involution ini dengan istilah istilah “mekar ke dalam”.