IMANUEL SITEPU. NAMORAMBE. Tidak adanya perhatian khusus dari Unit Jalan dan Jembatan dari Dinas PU Bina Marga Deliserdang membuat warga sekitar geram. Mereka menuding Kadis PU Ir. Faisal sedang menunggu terjadinya korban jiwa terlebih dahulu baru akan memperbaiki jembatan yang menghubungkan Ibu kota Kecamatan Namorambe dengan sejumlah desa di sekitarnya.
“Tiang penyangga jembatan ini sudah hampir 5 bulan seperti itu. Namun, pihak PU Deliserdang belum juga memperbaikinya. Jangan-jangan, mereka menunggu ada korban jiwa dulu di pihak pemakain jalan baru mereka memperbaikinya,” kata A. Sembiring (31), warga setempat yang kebetulan melintas, kepada Sora Sirulo [Minggu 22/9: sekira 09.00 Wib].
Sembiring juga menuding, cepatnya bangunan jembatan yang membentang di atas sungai Lau Petani itu rusak adalah akibat rendahnya kwalitas bangunan jembatan yang dikerjakan Dinas PU Bina Marga setahun lalu.
“Padahal, Jembatan ini baru selesai dikerjakan sekira setahun lalu. Tetapi tidak bisa bertahan lama. Saya menduga jembatan ini memang tidak berkwalitas alias asal bangun. Lihat saja pondasi tiang yang bergeser itu. Paling ada kedalamannya hanya 1/2 meter dari permukaan air, ” kata Sembiring.
Sembiring menduga perbaikan jembatan yang menghubungkan lebih dari 10 desa itu membutuhkan anggaran hingga Miliyaran Rupiah.
“Untuk membangun jembatan ini dulunya menghabiskan dana besar hingga Miliyaran rupiah. Tapi, kalau namanya proyek yang ditangani Pemkab Deliserdang, memang jarang ditemui yang berkwalitas. Itu bukan rahasia umum lagi di tengah masyarakat. Bukan saja pada bangunan Jembatan, untuk Infrastruktur jalan saja tidak ada yang bagus,” beber Sembiring yang juga dibenarkan warga lainnya.
Sementara pantauan Sora sirulo di lokasi, akibat rusaknya penyangga jembatan, badan jembatan juga terlihat sudah melengkung. Amat dikhawatirkan, suatu saat jembatan ini mendadak ambruk dan siap mengambil korban jiwa.
Buruknya kwalitas jembatan yang dipertontonkan Pemkab Deliserdang kepada masyarakat, juga sekaligus menantang pihak penegak hukum baik dari Kejatisu maupun Tipikor Poldasu untuk mengungkap indikasi proyek amburadul tersebut.