Indonesia boleh berbagga diri ketika presidennya terpilih menjadi “man of the year” oleh majalah globe asia, dan alasan-alasan di balik nominasi itu pun saya kira cukup jelas parameternya. Jokowi dilabel sebagai seorang pemimpin transformatif Indonesia, dengan berbagai pencapaiaan yang tentu saja membanggakan.
Namun, apakah yang dimaksud “transformasi” itu hanya sebatas fisik belaka, ataukah transformasi yang dimaksud mencakup keseluruhan?
Pertanyaan itu bisa kita perdebatkan secara terbuka dengan menghadirkan data-data pendukung yang memadai dan bisa dipertanggungjawabkan.
Namun pada kesempatan ini saya ingin mengajukan beberapa premis mengapa kita justru sedang menuju ke arah yang berbeda dengan apa yang dipercaya sebagai sebuah pencapaiaan luar biasa.
Premise pertama, negara gagal menjamin hak-hak konstitusional warga negaranya. Lihat saja berbagai kasus persekusi atau main hakim sendiri yang dilakukan oleh sekelompok warga negara atas warga negara lainnya, hanya karena alasan-alasan bodoh yang tidak masuk di akal manusia waras.
Premise ke dua, negara telah gagal memenuhi menjawab problem-problem koruptif yang justru banyak datang dari lembaga-lembaga negara sendiri. Penyakit menular korupsi ini sudah menjadi warisan turunan yang sampai saat ini tidak bisa diselesaikan.
Premise ke tiga, Negara sepertinya membiarkan gerakan-gerakan anti konstitusional yang menunggangi demokrasi, lewat aksi-aksi terbuka, bahkan provokasi lewat media-media resmi negara juga dibiarkan berkeliaran bebas.
Ketiga premise faktual ini bisa kita temukan secara instant dalam kenyataan hidup sehari-hari. Lalu, untuk apa kita berbangga diri sebagai bangsa yang besar jika hal-hal yang fundamental sekalipun tidak bisa kita nikmati secara terbuka, bebas dan bertanggungjawab?