Peristiwa 30 September 1965, adalah awal mula pembantaian jutaan jiwa rakyat Indonesia, baik yang bersalah maupun sebenarnya banyak juga yang tidak bersalah menjadi korban. Namun sayang, referensi sejarah kelam tersebut hanya bersumber dari klaim satu pihak, yakni Suharto saja. Bukanya dari referensi berbagai pihak.
Tetapi menjadi maklum jika kebenaran versi Suharto lah yang ditampakkan, soalnya rezim orba miliknya memang terkenal otoriter, bengis dan biadab kala itu.
Bila kita flash back, peristiwa itu begitu mencekam bukan hanya bagi keluarga para Jenderal yang diculik, namun juga para keluarga korban yang dituduh sebagai PKI. Dikatakan mencekam oleh karena tanpa adanya peradilan dan bukti yang kuat tentang keterlibatan sebagai simpatisan PKI, para keluarga itu langsung dibantai laksana hewan buruan.
Lantas, salahkah warga sipil yang melakukan pembantaian terhadap warga sipil lainnya yang dituduh sebagai PKI tersebut? Jawabnya tidak juga. Karena memang warga sipil kala itu sudah termakan hasutan dan propaganda, sehingga sudah tidak bisa lagi berfikir jernih dengan apa yang terjadi sebenarnya.
Di Jatim dan khususnya di wilayah Kediri, Madiun dan Tulunggagung sendiri adalah penyumbang terbanyak korban pembantaian untuk mereka yang dilabeli sebagai PKI.
Bahkan menurut cerita dari leluhur dulu, dikisahkan ada seseorang yang sedang mengincar Istri si A yang sangat cantik, dan untuk mempersunting istri si A tadi si orang tersebut lantas membuat hasutan bahwa si A adalah simpatisan PKI. Maka mudah saja ditebak endingnya. Si A yang aslinya bukan orang PKI tersebut langsung saja dieksekusi tanpa ampun di sebuah sungai.
Itulah tragisnya bila negara kita termakan hasutan dan mudah diadudomba, maka sejatinya rekonsiliasi dan saling meminta maaf itulah jalan terbaik bagi kita warga Indonesia.
Seperti halnya apa yang pernah diusulkan dan dilakukan oleh Gus Dur Sang Guru Bangsa saat masih menjabat sebagai Presiden NKRI. Lantas, siapakah yang patut disalahkan dengan adanya tragedi ini? Merekalah yang mengambil keuntungan dari peristiwa ini, yang sebetulnya harus bertanggungjawab. PKI itu masa lalu dan sudah binasa, sekarang kita harus mempertahankan idiologi Pancasila dengan sepenuh jiwa dan raga, dari rongrongan HTI dan sekutunya.
Masak orang yang gak mau nonton film G 30 S/PKI itu dituduh sebagai PKI? Lha, terus kalau ada yang gak mau nonton si Ade Juwita, apakah kita juga sama bencesnya dengan dirinya?
“Ihh emang eike cowok apaan, cyyynnn?”
“Yukkkk”.
Salam Jemblem..
“Masak orang yang gak mau nonton film G 30 S/PKI itu dituduh sebagai PKI?”
Nah . . . itulah pokok persoalannya yang sangat diketahui dan sudah dipelajari lebih dahulu oleh pemerakarsa divide and conquer internasional itu (neolib/NWO), bahwa dengan gerakan Nobar film G 30 S/PKI diharapkan bisa melahirkan PERPECAHAN yang akan menentukan nasib presiden Jokowi! Sasarannya tetap kekuasaan nasionalis Jokowi. Sangat licik bukan? Tetapi untungnya sang presiden tidak kalah licik. Taktik bakal perpecahan itu TIDAK BERHASIL, dan PERPECAHAN YANG BISA SANGAT MENGERIKAN itu bisa digagalkan, dan gagal total. Hasilnya Panglima Gatot dicabut lebih dini, dan luntang-lantung setelah kesana sini menjajakan kepresidenannya tidak laku.
Gerakan Nobar film G 30 S PKI gagal dengan serentetan gerakan lainnya seperti 411, 212, Saracen, HTI khilafah, FPI, Muslim Cyber Army, dan juga terorisme yang sudah redup. Inilah semua berbagai alat pecah belah yang sekarang dipakai setelah alat pecah belah ‘komunisme’ tidak laku lagi diseluruh dunia. Usaha terakhir pakai ‘komunisme’ ialah Nobar film itu.
Dan terakhir ini dengan gerakan gerakan ‘muka bengkak’ RS yang ditemukan taksi gelap pula. Kualitas taktiknya semakin tak bermutu memang, tetapi dibelakangnya punya kekuatan besar (neolib/NWO), karena itu kewaspadaan harus tetap dijaga dan dipertinggi. Apa saja akan dilakukan oleh pasukan divide and conquer ini, dari yang tidak berkualitas sampai yang lebih berkualitas. Waspada saja terus.
Yang masih tetap bisa bergerak dengan lebih ‘elegant’ ialah gerakan narkoba dan korupsi, LGBT, perkawinan homo, perusakan keluarga tradisional dimana bapak-ibu satu kelamin dan anak tanpa kelamin (netral), child sex trafficking, perlontean homo, pedofil dll. Semua ini bertujuan untuk merusak kekuatan nasional sebuah negeri.
MUG