Buku karangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berjudul “Pilpres 2024 & Cawe-Cawe Presiden Jokowi, The President Can Do No Wrong” tidak dijual untuk umum. Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat (Andi Mallarangeng) mengatakan buku hanya konsumsi para kader partainya.
Tak tebal, hanya 24 halaman. Beredar di bulan Juni 2023.
Buku tersebut memuat pandangan SBY tentang berbagai isu soal sikap Presiden Joko Widodo menjelang Pemilu 2024. Ada lima poin yang menjadi sorotannya:
1. Pernyataan Jokowi bakal cawe-cawe urusan Pilpres 2024 untuk kepentingan bangsa.
2. Isu bahwa Jokowi menginginkan pilpres mendatang hanya diikuti oleh dua pasangan calon (Paslon).
3. Anggapan Jokowi tak menyukai Anies Baswedan dan tak ingin mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjadi calon presiden (Capres).
4. Anggapan bahwa Jokowi memberikan endorsement atau dukungan pada sejumlah pihak untuk menjadi Capres atau Cawapres.
5. Jokowi dianggap bakal menjadi pihak yang menentukan siapa Capres-Cawapres yang harus diusung oleh berbagai partai politik (Parpol).
Jokowi Penentu Akhir
SBY menyoroti kabar bahwa Jokowi akan menjadi penenetu akhir siapa Capres dan Cawapres yang diajukan oleh partai-partai koalisi. SBY dengan keras mengritik para pimpinan Parpol yang tidak punya kedaulatan dalam menentukan kandidat presiden dan wakilnya.
SBY juga menyoroti mengenai para pemimpin Parpol yang tidak bisa menjalankan kedaulatan partai karena tersandera oleh kasus-kasus hukum yang menjeratnya.
Inilah yang oleh SBY disorot sebagai penggunaan kekuatan negara yang akan mengarah pada penyelewengan kekuasaan atau abuse of power.
Perihal SBY yang menyatakan kekhawatiran abuse of power dan penggunaan fasilitas negara untuk memenangkan kandidat tertentu, ditanggapi Jokowi:
“Saya kira sudah berulangkali saya sampaikan, bahwa penyelenggara pemilihan umum itu adalah KPU. Pemerintah memberikan dukungan baik dari sisi keamanan, maupun membantu nanti dalam distribusi logistik,” kata Jokowi di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur [Senin 3/2].
Jokowi menyebut sudah meminta agar TNI/Polri serta PNS untuk bersikap netral. Sehingga, ia merasa tak ada yang perlu dikhawatirkan dari pelaksanaan Pemilu 2024.
Endorsement Jokowi Pada Capres Jagoan
Menurut SBY, Jokowi boleh saja mendukung Capres manapun, tapi tidak dengan fasilitas negara.
“Jika untuk menyukseskan ‘jago’ yang didukungnya Presiden Jokowi melakukan kerja politik, menurut pendapat saya itu juga tidak keliru. Tentu dengan catatan beliau tidak menggunakan sumber daya negara untuk menyukseskan kandidat yang dijagokannya itu,” tulis SBY.
SBY menilai penggunaan fasilitas termasuk keuangan negara dalam pertarungan politik tak hanya bertentangan dengan etika politik, tapi juga aturan hukum.
Misalnya menggunakan BIN, Polri, TNI, dan alat penegak hukum serta perangkat negara lainnya demi memenangkan Capres jagoan di 2024.
“Jelas merupakan pelanggaran undang-undang yang serius karena bakal membuat Pilpres mendatang tidak lagi jujur dan adil,” katanya.
The King can do no wrong
Dalam khazanah politik monarki terdapat ungkapan terkenal “the king can do no wrong“, artinya raja punya kekuasaan mutlak dan absolut sehingga semua keputusannya benar. Raja tidak bisa disalahkan, dan apa yang diucapkan adalah hukum.
Ungkapan mirip itu ada dalam cover buku yang diluncurkan SBY: “Pilpres 2024 dan Cawe-cawe Presiden Jokowi, The President Can Do No Wrong”.
Namun SBY mengungkapkan, bahwa adagium itu seharusnya diterjemahkan bahwa presiden jangan sampai berbuat salah dan melanggar undang-undang. Tetapi, secara implisit SBY menyamakan Jokowi dengan “the king” alias raja.
Dalam tradisi kekuasaan Jawa ucapan raja adalah “sabda pandita ratu” yang tidak boleh dibantah. Dalam tradisi kekuasaan Eropa muncul ungkapan “L’etat c’est moi” negara adalah saya.
Ungkapan disampaikan oleh Raja Louis XIV dari Prancis di depan parlemen Prancis pada abad ke-17. Akhirnya sang raja menjadi korban revolusi rakyat dan tewas dipenggal kepalanya dengan guillotine.
Awalnya buku karangan SBY ini menjadi peringatan keras kepada Jokowi. Namun Jokowi tidak banyak mengubah sikap.
Malahan SBY yang berubah sikap. Dari pengkritik kemudian merapat kepada Capres/ Cawapres yang didukung oleh Jokowi. Apalagi sama-sama merindukan si buah hati berkuasa. Putra “the king” jadi cawapres pemenang quick count Pilpres 2024.
Dan putra SBY dilantik oleh Jokowi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) [Rabu 21/2].
Akhirnya ungkapan “the king can do no wrong” kembali kepada makna aslinya. SBY tak perlu melawan, karena keputusan raja adalah benar.