Anies Baswedan sudah terlalu sering membuktikan mantra “Keberpihakannya”. Bahkan Peraturan Daerah pun harus tunduk pada mantra “Keberpihakan” yang sakti. Luar biasa negara jika dikelola dengan gaya seperti ini. Yang ada adalah ketidakadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.
Konstitusi sebagai “kontrak sosial” hanyalah umbul-umbul biar demokrasi Indonesia terlihat ramai, sementara praktek berdemokrasi ala Indonesia ada di tangan satu orang penguasa.
Betapa kenyataan ini sangat memilukan. Sebuah bangsa yang mimpinya di intervensi oleh hal-hal yang sifatnya “Keberpihakan”. Keadilan bukan sesuatu yang menarik. Jadilah kita seperti binatang yang berjalan seenak jidat. Semakin hitam jidatnya semakin pongah gaya jalannya.
Ahok yang dulu berjuang sendirian dalam menterjemahkan apa yang disebut “Good Government” malah disapu oleh biadabnya politisi makelar yang didukung oleh rakyat lapar. Sekarang Jakarta menikmati apa yang mereka sebut “Pemimpin Seiman”, dimana kebusukan ditoleransi hanya karena seiman. Korupsi ditoleransi hanya karena seiman. Penipuan dimaklumi hanya karena seiman. Bagi saya ini adalah pembusukan.
Indonesia sebagai negara bangsa hanya akan menjadi sapi perah dari negara-negara tetangga yang menyadari bahwa sumber daya manusia yang premium adalah kunci dari kemakmuran sebuah bangsa, bukan sumber daya alamnya yang bakal habis pada waktunya.
Terakhir, bermimpi untuk ikut berpartisipasi dalam mengisi kemerdekaan dengan cara yang culas bukanlah cita-cita bangsa ini. Tidak ada jalan lain selain berjuang mengalahkan kebodohan dengan cara-cara kemanusiaan yang berkeadilan. Bukan dengan cara-cara yang sama lewat mantra keberpihakan kerena Iman.