Indonesia, dalam pencapaian nilai Programme for International Student Assessment (PISA) pada 2015, berada pada posisi 64 dari 72 negara anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Artinya, kualitas masyarakat indonesia yang bodoh atau belum cerdas atau telmi a.k.a. telat mikir itu jumlahnya signifikan, dengan kata lain mayoritas.
Bagi saya, ini persoalan serius yang tidak bisa dianggap remeh.
Menurut catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada rentang waktu 2005 – 2016 terdapat 425 kasus korupsi terkait anggaran pendidikan dengan kerugian negara mencapai Rp 1,3 triliun dan nilai suap Rp 55 miliar (Komps.com)
Dengan fakta di atas, jika pemerintah saat ini dan yang akan datang ingin membangun karakter bangsa, mulainya harus dari sini; yaitu meningkatkan kualitas pendidikan. Upaya ini harus dibarengi dengan pengawasan penggunaan anggaran yang ketat dan berlapis. Janganlah kebodohan masyarakat dijadikan eksploitasi demi kekuasaan.
Maka, jangan bangga dengan kemenangan kontestasi politik 2019 nanti, kenapa?,karena secara tidak langsung kemenangannya itu diperoleh dari eksploitasi kebodohan pemilih.
#Salam “Berpikir Gila”