Paguyuban Masyarakat Karo Sada Arih Kotamadya Serang (Provinsi Banten) memberi dukungan kepada petani Karo Hilir yang tergabung dalam Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) dan Serikat Tani Mencirem Bersatu (STMB) yang melakukan aksi jalan kaki dari Medan (Sumatera Utara) ke Jakarta menemui Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan sengketa lahan antara PTPN II dengan petani.
Ratusan petani Karo Hilir tiba di Kota Serang (Banten) kemarin [Selasa 4/8] dan bermalam di Kantor PW NU Serang. Telah 40 hari para petani melakukan aksinya.
Dilansir dari media Haluanbanten.co.id, masyarakat Suku Karo yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Karo Sada Arih, Kotamadya Serang, telah menjumpai para petani Karo yang melakukan aksi jalan kaki ini.
“Kami masyarakat Karo Sada Arih di Serang ini merupakan perantau dari Sumatera Utara. Kita satu daerah. Kami terharu melihat perjuangan saudara semua yang berjuang demi keadilan. Oleh karena itu, kami berinisiatif mengumpulkan sumbangan dari para anggota. Karena ini mendadak, kami hanya bisa memberi seadanya. Semoga ini dapat membantu bekal di perjalanan,” ungkap Lesman Bangun yang merupakan Penasehat Paguyuban Masyarakat Karo Sada Arih Kotamadya Serang saat mendampingi Ketua Paguyuban Hermansyah Ginting memberikan sumbangan di Gedung PWNU Kota Serang [Selasa 4/8].
Lebih lanjut, Lesman Bangun berharap agar yang diperjuangkan petani dapat mendapatkan hasil yang diharapkan.
”Semoga keringat perjuangan ini nantinya mendapatkan hasil yang memuaskan, kita berharap setelah bertemu Presiden, Presiden bisa memberikan solusi yang adil yang tentunya seperti yang kita harapkan,” imbuhnya.
Adapun bantuan yang diberikan berupa uang tunai serta kuh belo (bahan lengkap mengunyah siih) untuk ibu-ibu yang ikut dalam aksi. Bantuan diterima oleh Awan Purba, perwakilan aksi.
https://youtu.be/oi3wzc-zub0
Seperti yang diketahui, petani Karo Hilir menggelar aksi jalan kaki dari Medan Ke Jakarta untuk bertemu Presiden Joko Widodo. Aksi tersebut dilakukan mulai tanggal 25 juni lalu dan hari ini telah sampai di Kota Serang, Banten, setelah berjalan kaki selama 40 hari.
Hal ini dilakukan sebagai upaya mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) agar mencabut izin perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) nomor 171/2009 atas lahan seluas 854 hektare yang diberikan kepada PTPN II Deli Serdang dimana HGU tersebut selama ini menjadi sumber konflik agraria yang banyak merugikan warga Deli Serdang.