Menurut Anies, pembangunan IKN sebagai upaya pemerataan tidak tepat. Menurutnya, proyek IKN akan menghasilkan ketimpangan dengan daerah sekitarnya. Pemerataan yang dimaksud Jokowi agar pembangunan tidak hanya berpusat di pulau Jawa.
Pemerataan baik dari sisi ekonomi, penduduk, maupun pembangunan.
“Semuanya ada di Jawa, 58 persen (PDB ekonomi), dan 56 persen penduduk Indonesia itu ada di Jawa. Betapa sangat padatnya Pulau Jawa sehingga memerlukan yang namanya pemerataan pembangunan tidak Jawasentris tapi Indonesiasentris,” kata Jokowi dalam sambutannya pada Peresmian Pembukaan Muktamar ke-XVIII Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, yang digelar di Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, pada Rabu, 22 Februari 2023.
Sementara menurut Anies, “Kalau mau memeratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh Indonesia.”
Anies sampaikan ini dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah [Rabu 22/11].
“Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan, karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru,” ujar Anies.
Pak Anies, membangun kota-kota menjadi lebih besar bukankah itu pekerjaan Pemda masing-masing bersama Pemerintah Pusat dan terus berlangsung. Sementara kita butuh ibukota baru yang jauh dari kepadatan lalulintas, polusi dan banjir yang pak Anies tak bisa selesaikan di Jakarta.
Di Jakarta pun masih banyak kampung-kampung, yang berbeda jauh dengan hutan beton gedung-gedung tinggi. Apakah itu bukan ketimpangan? Atau pak Anies lupa?